Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, dosen ilmu komunikasi politik Universitas Jember, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tetap bekerja profesional agar pemilu berjalan bersih dan adil.

“KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu) harus jadi garis terdepan dengan profesional mengawal berlangsungnya Pemilu 2024, terutama benar-benar secara jujur dan adil,” kata Iqbal, Senin (12/2/2024).

Iqbal mengingatkan, rakyat harus bisa memilih secara bebas dan rahasia tanpa tekanan, paksaan, apalagi diwarnai intimidasi dan kekerasan. “Masa rakyat mau hajatan pesta demokrasi suka cita, terpaksa berhadapan dengan ancaman dan ketakutan jika ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan,” katanya.

Iqbal menggemakan kembali peringatan Nic Cheeseman and Brian Klaas dalam buku “How to Rig an Election”, bagaimana mencurangi pemilu. “Sebagian besar dari pemerintah setidaknya melakukan kampanye pemilu, dan memang demikian secara retoris berkomitmen untuk mengizinkan warga negara memberikan suara untuk memilih pemimpin yang akan memerintah mereka. Namun, di banyak tempat, pilihan tersebut tidak banyak lebih dari sekadar ilusi: kontes ini dicurangi sejak awal,” katanya..

Mengutip laporan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menurut Iqbal, setidaknya ada tujuh bentuk kecurangan yang potensial terjadi di lapangan, mulai dari rayuan membeli suara melalui beragam varian ‘politik uang’, kongkalikong mencoblos surat suara cadangan, hingga mobilisasi pemilih yang mengklaim masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Selain itu, bisa juga terjadi upaya menyuap atau mengintimidasi petugas penyelenggara pemilu KPPS, PPS, dan PPK untuk menuruti kepentingan salah satu peserta pemilu,” kata Iqbal.

Indikasi mencurangi teknologi informasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, menurut Iqbal, juga sangat potensial terjadi. “Ini jika prinsip transparansi dan aksesibilitas partisipasi publik dalam mengawasi proses rekapitulasi dan penghitungan suara mengalami hambatan dan pembatasan yang masif,” katanya.

“Lebih lanjut saya kira laporan KIPP juga patut kita perhatikan lebih serius mengenai potensi penggelembungan suara saat jeda istirahat makan siang,” kata Iqbal.

Mantan aktivis gerakan mahasiswa era 1998 ini mengakui, KPU dan Bawaslu sebenarnya cukup terbuka dan senantiasa melibatkan seluruh elemen warga dan media massa untuk membantu kemeriahan dan pengawasan terhadap pesta demokrasi.

Namun Iqbal berharap KPU maupun Bawaslu terus membuka saluran pengaduan dan pelaporan warga atas potensi kecurangan pemilu setiap ada indikasi kecurangan. KPU dan Bawaslu diharapkan bisa terus membuka diri terhadap informasi dari siapa pun untuk menutup celah pihak-pihak yang berupaya mencurangi pemilu.

Iqbal juga berharap TNI dan Polri bisa bertindak profesional dengan membantu pengamanan dan penegakan hukum terkait proses pemilu. Tindakan profesional TNI dan Polri, menurutnya, sudah bisa dianggap dua institusi itu turut mengawal tegaknya demokrasi dan hukum, bukan bekerja untuk kepentingan kekuasaan. “Pasalnya, negara Indonesia memang negara berdasarkan hukum bukan kekuasaan,” katanya.

Iqbal mengatakan, semua potensi kecurangan pemilu, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sangat mungkin terjadi, jika prinsip jujur, adil, dan netralitas pejabat pemerintah, birokrasi, TNI, Polri hilang. “Apalagi jika kemudian KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak profesional,” jelasnya.

Tidak itu saja. “Potensi kecurangan saat terjadi gugatan sengketa hasil pemilu, bisa juga terjadi ketika Mahkamah Konstitusi sudah ikut arus konflik kepentingan hingga ‘menggadaikan’ murah tanggung jawab konstitusi,” kata Iqbal. [wir]