PIKIRAN RAKYAT - Film Dirty Vote dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024. Film ini mengisahkan tentang dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, termasuk tuduhan terhadap Presiden Jokowi. Selama durasi penayangan selama 1 jam 57 menit, film tersebut mengupas berbagai aspek dugaan kecurangan yang melibatkan Presiden Jokowi.

Jokowi diduga memanfaatkan lembaga negara untuk membantu kemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Tiga ahli hukum dan pakar tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Asamsi, mengungkapkan daftar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan Jokowi.

Salah satu permasalahan yang diangkat adalah penggunaan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik oleh Jokowi. Menurut Bivitri Susanti, salah satu narasumber dalam Dirty Vote, terdapat konsep yang disebut 'Politik Gentong Babi', yang mengacu pada politik di Amerika.

Penggambaran politik gentong babi di Amerika menyoroti praktik buruk dari masa perbudakan, di mana para budak harus bersaing untuk mendapatkan daging babi yang disimpan di dalam gentong. Dari sinilah muncul istilah tentang orang-orang yang berebut jatah untuk kenyamanan pribadi.

Bivitri menjelaskan bahwa para politisi menggunakan dana negara melalui bansos untuk mempengaruhi pemilih agar mendukungnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk penerusnya.

"Tentu kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri Susanti dalam film Dirty Vote.

Dalam konteks politik gentong babi, menteri-menteri Jokowi juga diduga terlibat, karena banyak di antara mereka yang terlibat dalam kampanye. Dari tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terdapat tiga menteri yang mendaftar sebagai Capres dan Cawapres. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, mendaftar sebagai Capres nomor urut 02, sementara Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mendaftar sebagai Cawapres nomor urut 03.

Meskipun aturan memperbolehkan menteri untuk berkampanye dengan syarat mengajukan cuti, tidak ada informasi yang menyebutkan cuti yang diajukan para menteri tersebut. Selain itu, aturan juga melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, namun dalam kenyataannya, terdapat menteri yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

Tentang Film Dirty Vote

Film dokumenter Dirty Vote telah tayang Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB. Dalam film ini, tiga ahli hukum tata negara menguak tabir gelap Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, bahkan dilakukan oleh presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai melakukan kecurangan-kecurangan tersebut demi melanggengkan kekuasaan. Meski tak secara langsung memihak pada salah satu paslon capres-cawapres, tapi gerak-gerik Jokowi lebih condong ke paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pakar menilai Jokowi melakukan berbagai cara demi sang putra mahkota, Gibran Rakabuming, bisa memenangkan kontestasi. Tak mau mengotori tangan secara langsung, Jokowi lebih memilih menggunakan cara-cara terselubung, termasuk soal pemberian bantuan sosial (bansos).

Dalam film Dirty Vote, Bivitri Susanti, salah satu ahli hukum tata negara yang menjadi narasumber menyebut bansos adalah bahan politis yang sangat mudah dimanfaatkan. Bahkan data yang ditampilkan dalam film menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi kencang memberikan bansos menjelang Pemilu.***