PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter Dirty Vote yang tayang di YouTube menjelaskan isu skenario kecurangan Pemilu 2024. Sosok Presiden Jokowi turut dimunculkan di dalam penjelasan di dalamnya.

Dalam Dirty Vote, terdapat tiga narasumber yang tampil di film dokumenter eksplanatori tersebut yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Isu kecurangan ditampilkan dengan berbagai argumentasi oleh ahli Hukum Tata Negara tersebut.

Jokowi menjadi satu sosok yang ditampilkan potongan wawancaranya oleh film tersebut, salah satunya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tiga narasumber film itu terlihat tidak mengindahkan potongan klip di akhir film.

Jokowi jarang disinggung, tapi justru 'diabaikan' di akhir film

Sosok Jokowi disebutkan ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar pada awal-awal film. Sang narasumber menyebut kita berperan dalam 'menghadirkan' sosok sang presiden tersebut.

"Film ini adalah momen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi," ujarnya.

Poster film Dirty Vote.

Setelahnya, sosok sang presiden jarang ditampilkan di dalam klip termasuk saat film Dirty Vote itu menjelaskan isu kecurangan dalam Pemilu 2024. Salah satu klip dalam film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu adalah yang menjelaskan anak-anak Jokowi.

Presiden menyebut kedua anaknya belum tertarik politik, ketika itu hanya sang menantu yakni Bobby Nasution yang tertarik terjun seperti dirinya. Ia terlihat diwawancara bersama ibu negara Iriana.

Momen lainnya adalah saat menjelaskan salah satu putranya belum layak maju mengikuti Pilpres 2024, juga saat menjelaskan arah partai politik, dan bolehnya seorang presiden berkampanye. Pernyataan terakhir disampaikannya saat berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu 24 Januari 2024.

Narasumber lainnya, Fery Amsari, menyinggung Jokowi saat memaparkan data hasil Pemilu 2014 dan 2019 yang diikutinya. Saat itu, pria 62 tahun itu memenangi kontestasi tersebut bersama Jusuf Kalla tahun 2014 dan Maruf Amin tahun 2019.

Sosok Jokowi kembali dimunculkan di layar saat narasumber Bivitri Susanti menjelaskan sang presiden menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 persen. Diketahui kenaikan itu terjadi pada tahun 2024 dan sudah dimumkan sejak awal tahun.

"Mengapa Bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya 'Politik Gentong Babi ala Jokowi' atau pork barrel politic," katanya.

Potret Jokowi 'diabaikan' 3 ahli Hukum Tata Negara dalam film Dirty Vote.

"Istilah ini mengacu pada perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri. Jadi bayangkan pada saat itu, para budak harus berebutan mengambil babi yang diawetkan di dalam gentong. Mereka berebutan dan akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya," ujarnya.

Istilah itu, menurut Bivitri, diungkap karena ada cara berpolitik menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah oleh politisi dengan tujuan dipilih kembali. Hanya, konteks 'memilih kembali' ini adalah untuk memilih penerusnya karena Jokowi tidak sedang mencalonkan diri lagi menjadi presiden.

Siapa dalang isu kecurangan Pemilu 2024?

Akhir film justru memperlihatkan sosok Jokowi dihadirkan lagi sebagai penutupnya. Hanya, sang presiden terlihat 'diabaikan' ketiga narasumber baik itu Bivitri Susanti, Fery Amsari, maupun Zainal Arifin Mochtar. Padahal klip itu sedang mempertontonkan saat Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang ingin membenahi masalah di sana, juga menjelaskan kedua anaknya belum tertarik politik, dan sebagainya.

Ketiga narasumber itu terlihat berjalan bersama di depan layar dan film Dirty Vote pun berakhir. Padahal, sebelumnya mereka menyampaikan kesimpulan isi film tersebut, salah satunya menyinggung siapa dalang kecurangan Pemilu 2024.

Fery Amsari menyebut desain rencana kecurangan itu sudah didesain sejak lama. Pihak yang mendesain bahkan tidak sendirian, desainnya pun terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakalinya.

Film Dirty Vote menampilkan potret Jokowi 'diabaikan' 3 ahli Hukum Tata Negara.

"Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama," ujar pria yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) tersebut.

Sedangkan Bivitri Susanti menyebut rencana itu sudah dilakukan banyak orang di berbagai negara. Ia menyebut menjalankan rencana itu hanya membutuhkan dua syarat sederhana, bukan syarat yang berat.

"Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah," ujar Bivitri.

"Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua: mental culas dan tahan malu," ujar Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera tersebut.

Sedangkan, Zainal Arifin Mochtar menyatakan desain kecurangan itu merujuk pada satu pihak yang diyakini sebagai yang memiliki kekuasaan. Pihak itu dianggap bisa menjalankan alat-alat negara tersebut.

"Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," ujar Zainal.***