PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter Dirty Vote memotret isu skenario kecurangan Pemilu 2024. Salah satu narasumber menyebut desain itu diduga dijalankan mereka yang berkuasa dalam 10 tahun terakhir.

Narasumber yang mengatakan itu adalah ahli Hukum Tata Negara Fery Amsari. Tak sendirian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) tersebut tampil bersama akademisi lain seperti Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.

Film Dirty Vote kini tengah menjadi pembicaraan publik usai diunggah di kanal YouTube Dirty Vote hari ini, Minggu 10 Februari 2024. Hingga kini, pukul 8.20 WIB, video itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali oleh warganet.

Kecurangan Pemilu 2024 dilakukan penguasa 10 tahun terakhir?

Poster film Dirty Vote.

Salah satu narasumber ahli Hukum Tata Negara, Fery Amsari, menyebut isu kecurangan dijalankan pihak yang kini berkuasa selama 10 tahun terakhir. Kecurigaan itu disampaikan melalui salah satu argumen seperti penunjukan Penjabat atau Pj Gubernur. Bukti lainnya adalah:

Penunjukan 20 Pj Gubernur yang dinilai tidak transparan, punya konflik kepentingan, dekat dengan Jokowi Penunjukan Pj Wali Kota/Bupati yang dinilai tidak transparan, punya konflik kepentingan, dekat dengan Jokowi Muncul 8 organisasi desa yang mendukung paslon tertentu Dugaan politisasi Bansos awal 2024, tidak melibatkan Kemensos, dananya lebih
besar dari bantuan Covid-19 Dugaan politisasi terhadap kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri pada awal 2024 Banyak menteri Jokowi tidak cuti saat masa kampanye Pemilu 2024, timbulkan konflik kepentingan Polemik netralitas presiden Bawaslu dianggap tidak kompeten dalam menegakkan kasus pelanggaran Pemilu 2024, anggota panitia seleksi Bawaslu 2023 menjadi tim sukses paslon tertentu KPU bermasalah dalam verifikasi partai politik untuk Pemilu 2024, Ketua KPU Hasyim Asyari sudah beberapa kali diberi sanksi Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan salah satu kontestan Pemilu 2024

Poster film Dirty Vote (kiri) dan ilustrasi Jokowi (kanan).

Fery menyebut isu desain kecurangan Pemilu 2024 itu disusun secara sistematis. Ada indikasi bahwa pihak yang berada di baliknya adalah mereka yang tengah memiliki kekuasaan selama dua periode terakhir di Indonesia.

"Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali Pemilu ini sebenarnya disusun mereka oleh pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama," ujarnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut sosok yang kini memiliki kekuasaan untuk menggerakkan anggaran dan alat negara diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas isu kecurangan Pemilu 2024 tersebut. Pihak yang menyusunnya disebut bukan satu pihak semata.

"Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," ujarnya.

Film Dirty Vote menampilkan potret Jokowi 'diabaikan' 3 ahli Hukum Tata Negara.

Setelah Zainal mengungkap hal tersebut, video kemudian diakhiri dengan ditampilkannya cuplikan video Jokowi sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, kala itu ia menyebut ingin mengurus masalah di ibu kota. Video lainnya yakni saat Jokowi menjelaskan kedua anak lelakinya belum berminat terjun ke dunia politik.

Ahli Hukum Tata Negara lainnya, Bivitri Susanti, menyebut menjalankan skenario ini hanya membutuhkan dua syarat. Salah satunya adalah pihak yang melaksanakannya tidak peru malu.

"Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua: mental culas dan tahan malu," ujar akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.***