PIKIRAN RAKYAT - Berikut penjelasan isi film Dirty Vote tentang 10 skenario kecurangan Pemilu 2024. Diduga skenario tersebut melibatkan banyak pihak tak terkecuali Presiden Jokowi, KPU, dan Bawaslu.

Film dokumenter Dirty Note beberapa kali menyebut Presiden Jokowi lewat 3 narasumber ahli Hukum Tata Negara. Ketiganya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Fery Amsari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti.

10 skenario kecurangan Pemilu 2024

Simak selengkapnya:

Penunjukan 20 Pj Gubernur Penunjukan ini dinilai tidak transparan dan berpotensi punya konflik kepentingan. Mereka yang ditunjuk juga dinilai dekat dengan Jokowi, penunjukannya dinilai putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan penjabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair," ujar Fery Amsari.

Film Dirty Vote menampilkan potret Jokowi 'diabaikan' 3 ahli Hukum Tata Negara.

Penunjukan Pj Wali Kota/Bupati Setali tiga uang, penunjukan 182 penjabat wali kota dan/atau bupati jjuga dinilai tidak transparan, ada konflik kepentingan. Jika digabungkan, total ada 140 juta suara di dalamnya atau sama dengan lebih dari 50 persen suara pemilih. Muncul 8 organisasi desa Banyak organisasi desa itu mendukung paslon tertentu dengan potensi suara mencapai 81 juta. Zainal Arifin Mochtar menyebut ada empat potensi kecurangan dalam wewenang desa yakni tentang data pemilu, Dana Desa, data penerima bantuan (Bansos, PKH, BLT), dan wewenang alokasi Bansos. Dugaan politisasi Bansos awal 2024 Pemberian Bansos yang cukup besar pada awal 2024 dianggap dipolitisasi menurut Bivitri Susanti. Pemberian bantuan tersebut justru tidak melibatkan Kemensos yang dipimpin Menteri Tri Rismaharini.

Dugaan politisasi terhadap kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri pada awal 2024
Politisasi juga terjadi dalam kebijakan kenaikan gaji Pegawai Negeri SIpil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada awal 2024 sebesar 8 persen. Bivitri Susanti menyebut upah buruh pada saat yang sama justru naik 3,2 sampai 4,4 persen saja.

Poster film Dirty Vote.

Banyak menteri Jokowi tidak cuti Saat masa kampanye Pemilu 2024, banyak menteri Jokowi yang justru tidak cuti meski memihak kepada salah satu pasangan calon, bahkan ada pula menteri non timses yang ikut kampanye. Hal ini dinilai mentimbulkan konflik kepentingan menurut Bivitri Susanti. Polemik netralitas presiden Bivitri Susanti menyebut presidene boleh berkampanye dengan catatan diikutsertakan dan didaftarkan sebagai tim kampanye, hal yang tidak disampaikan Jokowi secara lengkap. Presiden menyebut hal tersebut pada 24 Januari 2024 lalu.

Syarat lainnya yakni mengajukan cuti, tidak memakai fasilitas negara, dan memperhatikan tugas negara serta memperhatikan. Bivitri menyoroti poin terakhir yang seharusnya dijalankan presiden yakni tidak melakukan tindakan yang merugikan salah satu paslon.

Bawaslu dianggap tidak kompeten Lembaga itu dianggap tidak berkompeten dalam menegakkan kasus pelanggaran Pemilu 2024. Bahkan ada anggota panitia seleksi Bawaslu 2023 yang menjadi tim sukses paslon tertentu menurut Fery Amsari. KPU bermasalah dalam verifikasi partai politik Zainal Arifin Mochtar menyebut bahwa lembaga itu dianggap bermasalah dalam verifikasi partai politik untuk Pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari bahkan sudah beberapa kali diberi sanksi bahkan dua kali mendapat sanksi peringatan keras terakhir pada April 2024 soal kasus 'Wanita Emas' dan Februari 2024 soal 'Pencalonan Anak Presiden'. Polemik putusan MK Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap meloloskan salah satu kontestan Pemilu 2024. Upaya tersebut adalah melalui usulan Almas Tsaqibbiru.

Demikian 10 isu kecurangan Pemilu 2024 yang diceritakan dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagi Anda yang ingin menontonnya, tonton lewat tautan berikut, KLIK DI SINI.***

DISCLAIMER: link nonton ini hanya sekadar informasi bagi pembaca. Pikiran-rakyat.com tidak bertanggung jawab atas copyrights, kualitas siaran, dan ketersediaan penayangan video.