KNews.id – Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis  dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian atau lembaga memblokir anggaran mereka pada tahun ini lewat mekanisme automatic adjustment senilai Rp 50,14 triliun.

Sri Mulyani memberitahukan automatic adjustment itu sejak 29 Desember 2023 lalu. Automatic adjustment itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Disusul, rencana penyaluran bantuan sosial atau bansos 2024 menuai polemik. Apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyalurkan bansos baru bernama bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan. Besaran bansos teranyar itu adalah Rp 200 ribu per bulan dan dirapel pembayarannya menjadi Rp 600 ribu per keluarga sasaran pada Januari hingga Maret 2024.

Berikutnya, pemerintah membagikan sejumlah bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Setidaknya, ada dua jenis bansos yang sedang dibagikan saat ini. Kedua program bansos tersebut adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Selanjutnya, ekonom senior Bloomberg Asia Tenggara, Tamara Henderson, memprediksi pemilihan presiden (Pilpres) akan berjalan dua putaran. Dia juga mengatakan kehadiran pemerintahan baru akan mempengaruhi aspek ekonomi ke depan.

Terakhir, , ekonom sekaligus Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyebut kebijakan banjir bansos menjelang Pemilu menimbulkan anggaran “dadakan” dalam bentuk automatic adjusment atau pemblokiran APBN.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis.

1. Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Bansos dan IKN Jalan Terus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian atau lembaga memblokir anggaran mereka pada tahun ini lewat mekanisme automatic adjustment senilai Rp 50,14 triliun. Sri Mulyani memberitahukan automatic adjustment itu sejak 29 Desember 2023 lalu. Automatic adjustment itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Rupanya tidak semua program yang kena blokir alias ditunda belanjanya. Salah satu anggaran yang selamat dari pemblokiran atau penundaan adalah program Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu tercatat dalam surat SMI nomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannnya diperoleh Tempo. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga seperti Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara,

“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024,” tulis Sri Mulyani dalam poin pertama surat tersebut, dikutip pada Rabu, 7 Februari 2024.

2. Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Jokowi Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

Rencana penyaluran bantuan sosial atau bansos 2024 menuai polemik. Apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyalurkan bansos baru bernama bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan. Besaran bansos teranyar itu adalah Rp 200 ribu per bulan dan dirapel pembayarannya menjadi Rp 600 ribu per keluarga sasaran pada Januari hingga Maret 2024.

Penggelontoran bansos kali ini menjadi sorotan publik karena dilakukan menjelang pemilihan umum presiden atau Pilpres pada 14 Februari mendatang. Dalam laporan Majalah Tempo, seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menduga ada politisasi BLT Pangan.

Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut berdampak pada penggunaan anggaran negara untuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

3. Alasan Bansos BLT Dirapel 3 Bulan dan Cair Februari, Ini Kata Jokowi dan Sri Mulyani

Pemerintah membagikan sejumlah bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Setidaknya, ada dua jenis bansos yang sedang dibagikan saat ini. Kedua program bansos tersebut adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Adapun besaran BLT tersebut masing-masing Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia. Bansos yang merupakan program dari BLT Mitigasi Risiko Pangan ini pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024. Lantas, apa alasan bansos dirapel hingga Februari 2024?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemberian bansos sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan semata keputusan eksekutif. “APBN itu. Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan,” ujar Jokowi Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024.

4. Ekonom Bloomberg Ramal Pilpres Dua Putaran, Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen

Ekonom Senior Bloomberg Asia Tenggara, Tamara Henderson, memprediksi pemilihan presiden (Pilpres) akan berjalan dua putaran. Dia juga mengatakan kehadiran pemerintahan baru akan mempengaruhi aspek ekonomi ke depan.

“Di Indonesia sedang mengadakan pemilihan presiden yang kemungkinan besar akan mengesampingkan investor sampai kepemimpinan dan ketidakpastian teratasi,” ujar Henderson melalui tayangan video dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

Menurut dia, pemilihan umum (Pemilu) ini merupakan pertanyaan besar bagi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan jangka menengah. “Namun dalam praktiknya, keputusan pemilih bisa menjadi lebih bernuansa. Ketidakpastian seputar pergantian kepemimpinan akan terus berlanjut selama beberapa waktu dan tampaknya pemungutan suara putaran kedua akan diperlukan bulan Juni,” tuturnya.

5. Pemblokiran APBN untuk Danai Bansos Dadakan, Ekonom Sebut Automatic Adjusment Kehilangan Kredibilitas

Satu pekan menjelang pemilihan umum (Pemilu), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Januari – Maret 2024 untuk mitigasi pangan senilai Rp 11,25 triliun.

Menurut Yusuf Wibisono, ekonom sekaligus Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), kebijakan banjir bansos ini menimbulkan anggaran “dadakan” dalam bentuk automatic adjusment atau pemblokiran APBN.

“Implikasi dari banjir bansos, dengan bansos dadakan, memunculkan kebutuhan anggaran dadakan pula,” ungkap Yusuf, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 7 Februari 2024.

Anggaran dadakan itu kemudian diduga berdampak kepada anggaran program pemerintah lainnya. Buntutnya, pada 29 Desember 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan automatic adjustment, yakni mekanisme di mana belanja Kementerian/Lembaga (K/L) ditahan sementara. Program yang sudah dianggarkan diblokir.

Pemblokiran itu mencapai 5 persen dari setiap anggaran Kementerian/Lembaga. Total anggaran yang diblokir dalam kebijakan tersebut mencapai Rp 50 triliun.

(Zs/Tmp)