Jakarta: Kritik dari para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas. Kondisi ini serupa ketika terjadi krisis pemerintahan di era Presiden Soekarno dan Soeharto. "Sikap kerihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto, ujungnya adalah lengsernya kedua presiden tersebut secara mengenaskan," ujar Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Februari 2024. Selamat menjelaskan pada 1966, Presiden Soekarno dianggap tidak menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Protes dari akademisi muncul diikuti dengan aksi demonstrasi mahasiswa, pemuda, pelajar, dan sejumlah komponen bangsa. "Hal ini menandai jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno," terangnya.   Rezim demokrasi terpimpin atau orde lama Soekarno digantikan orde baru yang dipimpin Soeharto. Awal pemerintahannya, Soeharto berjanji akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun akhirnya malah menjadi pemerintahan otoritarian dan mengesampingkan demokrasi, hingga tudingan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemudian, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Saat ini, kaum akademisi prihatin dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden ketujuh ini dinilai telah menyelewengkan kekuasaan, hukum, dan demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. "Ingat, para pendiri bangsa sepakat agar dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, tidak ada yang berkuasa absulut," tandasnya.

Jakarta: Kritik dari para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas. Kondisi ini serupa ketika terjadi krisis pemerintahan di era Presiden Soekarno dan Soeharto.
 
"Sikap kerihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto, ujungnya adalah lengsernya kedua presiden tersebut secara mengenaskan," ujar Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Februari 2024.
 
Selamat menjelaskan pada 1966, Presiden Soekarno dianggap tidak menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Protes dari akademisi muncul diikuti dengan aksi demonstrasi mahasiswa, pemuda, pelajar, dan sejumlah komponen bangsa.
"Hal ini menandai jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno," terangnya.
 
Rezim demokrasi terpimpin atau orde lama Soekarno digantikan orde baru yang dipimpin Soeharto. Awal pemerintahannya, Soeharto berjanji akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen.
 
Namun akhirnya malah menjadi pemerintahan otoritarian dan mengesampingkan demokrasi, hingga tudingan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kemudian, Presiden Soeharto menyatakan mundur.
 
Saat ini, kaum akademisi prihatin dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden ketujuh ini dinilai telah menyelewengkan kekuasaan, hukum, dan demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
 
"Ingat, para pendiri bangsa sepakat agar dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, tidak ada yang berkuasa absulut," tandasnya.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ADN)