KNews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Megawati terjadi di tengah isu mundur keduanya dari kabinet Presiden Joko Widodo.

“Gak ada, orang kami tadi kita saja masih rapat tadi dengan semua menteri terkait,” ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat. “Gak tau saya kalau itu (klaim Hasto). Ya, kalau ketemu kan boleh silaturahmi,” sambungnya.

Hasto sebelumnya menyebut Megawati dan Sri Mulyani membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pertemuan disebut dilakukan secara rutin lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Kendati, Hasto enggan mengungkapkan apakah pertemuan itu juga membahas rencana pengunduran sang Bendahara Negara dari kabinet atau tidak.

Sekjen PDIP itu hanya menyebut ada pembicaraan soal upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024. Hasto menilai politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 adalah pelanggaran serius.

“Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar,” kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

“Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat,” tutup Hasto.

Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki juga disebut menghadap Megawati beberapa waktu lalu.
(Zs/CNN)