Sejumlah akdemisi menyoroti kritikan sivitas akademika terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), mulai dari kritik hingga petisi yang dimunculkan ke publik. Kritikan tersebut dinilai sengaja digaungkan untuk menghambat paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hingga menguntungkan salah satu paslon secara elektoral.

Salah satu yang menyampaikan pandangan tersebut yakni Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Prof Andi Asrun. Dia awalnya bicara terkait gerakan protes para sivitas akademika yang menurutnya dimotori oleh orang-orang non hukum.

"Gerakan protes ini adalah dimotori oleh orang-orang non hukum, kemudian kalau menurut saya, ketika Pak Jokowi katakan saya tidak kampanye, maka itu selesai tuduhannya memihak, ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos maka selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," kata Andi dalam acara diskusi publik seperti disiarkan akun YouTube Prabowo Gibran, Jumat (9/2/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi menyebut yang dilakukan Jokowi harusnya sudah menjawab kritikan para sivitas akademika. Menurutnya, jika kritikan itu masih terus dibunyikan, maka ada kepentingan elektoral di baliknya.

"Ini yang harus dilihat dari segi logika, dari segi etika sebagai pendidik di perguruan tinggi. Itu artinya Presiden telah merespons, Jokowi telah merespons dan memenuhi permintaan itu. Masalahnya apa lagi? Kalau masih gerakan berlanjut, betul dugaan saya bahwa gerakan politik kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral yang dipertahankan, elektoral," ucap dia.

Karena itu lah, Andi menilai memang ada tokoh di balik gerakan sivitas akademikan tersebut. Menurutnya, tujuannya yakni menghambat Prabowo-Gibran.

"Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat bagaimana keterpilihan paslon Prabowo-Gibran, saya terus terang saja, saya ikuti nih saya jadi anggota WA group dari beberapa pengajar. Seperti itu. Itu suara minoritas, kelompok kecil, yang lainnya netral saja, rasional saja," jelasnya.

"Jadi buat saya kategorikan gerakan-gerakan yang sifatnya manuver politik ini adalah sebuah upaya mengganggu ganggu saja, making noise, tujuan satu, supaya ada degradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," lanjut dia.

Kemudian, akademisi yang juga Wakil Komandan Echo TKN Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid juga berpandangan sama. Dia menyebut kritikan di mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan sesuatu yang bias.

"Karena ini momentum sangat berkaitan dengan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, 5 hari lagi, ini bisa dikatakan ada sesuatu yang bias dari aspirasi yang bermunculan di mimbar akademik itu. Saya menilai begini, sebenarnya sangat ideal karena ini masyarakat kampus, maka pendapat yang dikemukakan itu harus sistemik, jangan parsial, atau sifatnya symptomatic, kalau pendapat yang dimunculkan dalam situasi seperti ini sangat sulit untuk kita katakan bahwa itu berangkat dari kajian akdemik dan prinsip prinsip yang sangat ketat," jelasnya.

Dia pun mengaku sulit melihat bahwa gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan yang memang sudah berbasis data. Menurutnya, itu hanya sebatas sesuatu yang memang diciptakan untuk sifatnya mengganggu.

"Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak. Tadi sudah dikonfirmasi presiden sudah memahami situasi yang terjadi, berbagai respons yang dilaukan masyarakat kampus, presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, presiden strict mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan," tegasnya.

"Kalau resonansi ini selalu dipelihara, dan digaungkan, maka tentu sangat susah kita hindarkan diri dari suatu kesimpulan bahwa memang jangan sampai ada pihak yang mendapat insentif elektoral dari kegaduhan ini, itu masalah, jangan sampai ada pihak yang mendapatkan insentif elektoral dari berbagai kegaduhan yang sengaja diciptakan seperti ini. Jangan sampai ke sana,tapi kita harus hargai saja itu suatu aspirasi yang berkembang," sambung dia.

Kemudian, Akademisi lainnya Abdul Chair juga menilai hal serupa. Dia menyoroti secara khusus petisi-petisi yang belakangan ramai muncul di publik terkait Pemerintahan Jokowi.

"Apa yang dilakukan terutama oleh sivitas akademika, dengan petisinya itu, itu menyerupai tindakan-tindakan politisi, menyerupai tindakan-tindakan politisi. Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum," pungkasnya.

Ulasan Debat Pilpres 2024

Temukan analisa debat capres-cawapres pilihanmu hanya di detikpemilu!