FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pertimbangan serius terkait reaksi keresahan yang disampaikan oleh sejumlah guru besar dari berbagai universitas terhadap Presiden Jokowi mendadak datang dari istana.

Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad, menyampaikan hal ini dalam Dialog Satu Meja the Forum yang berlangsung pada Rabu (7/2/2024) kemarin.

Rumadi Ahmad menekankan bahwa KSP memberikan perhatian yang serius terhadap situasi ini.

Menanggapi hal tersebut, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Islah Bahrawi, mengatakan, masukan dari Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia dihiraukan.

"Akhirnya masukan Bahlil kemarin yang berbusa-busa nampaknya dianggap bualan tukang obat," ujar Islah dalam keterangannya di aplikasi X @islah_bahrawi (8/2/2024).

Melihat kemungkinan terburuk yang bakal terjadi kedepannya, Islah menantang pemerintah untuk tetap pada pendiriannya.

"Silakan remehkan gerakan kampus karena kalian merasa lebih kuat," ucapnya.

Namun, diingatkan Islah, kapal Titanic yang bisa karam karena menabrak karang es yang berukuran 1/10 dari badannya sendiri.

"Tapi ingat, tidak ada yang nyangka kapal Titanic bisa karam karena menabrak karang es seukuran 1/10 dari ukuran badannya sendiri," tandasnya.

Dilansir dari Wikipedia, RMS Titanic merupakan sebuah kapal penumpang super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912.

RMS Titanic tenggelam setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City.

Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia, menyatakan keyakinannya bahwa ada skenario di balik kritikan yang dilontarkan oleh sejumlah akademisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin setelah bertemu Presiden dalam kapasitasnya sebagai Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan pandangannya sebagai mantan aktivis.

Sebagai mantan aktivis, Bahlil melihat gerakan dari para akademisi itu ditunggangi oleh pihak yang menguntungkan Paslon tertentu.

Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas maraknya petisi dari sejumlah akademisi yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

Meskipun tidak menjelaskan secara rinci skenario apa yang dimaksud, Bahlil menekankan bahwa setiap persepsi atau komentar harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, serta memiliki landasan hukum yang jelas.

(Muhsin/fajar)