Oleh: Nur Hidayati, Aktivis Feminis, Sekretaris Tjokronesia

Situasi darurat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menjadi sorotan serius, membuka pintu diskusi mendalam tentang kompleksitas masalah ini. Lonjakan kasus sebesar 6% dari tahun 2018 ke 2019, seperti yang tercatat oleh Tahunan Komnas Perempuan, menggambarkan kenyataan pahit yang dihadapi perempuan di negeri ini. Namun, ketidaksesuaian data antara Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kompleksitas pelaporan dan menggugah pertanyaan tentang keandalan statistik.

Penting untuk memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya isu lokal, melainkan tantangan global yang meresahkan. Data dari UNDP (2016) dan UN Women (2017) menyoroti bahwa Indonesia menghadapi proporsi kekerasan yang mencemaskan, dengan sekitar 6% dari populasi atau sekitar 16 juta korban setiap tahunnya. Ketika dibandingkan dengan rata-rata global di mana sekitar 30% perempuan mengalami kekerasan pasangan intim, urgensi menanggapi situasi di Indonesia semakin terasa.

Baca Juga: Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Investasi Masa Depan Bangsa

Kekerasan terhadap perempuan, sebagai pelanggaran hak asasi manusia, menciptakan dampak yang melampaui batas geografis dan budaya. Implikasi ekonomi dan sosialnya bukan hanya angka statistik, melainkan kenyataan yang merongrong upaya pembangunan di berbagai tingkat. Statistik mencerminkan peningkatan dramatis kasus kekerasan terhadap perempuan dalam satu dekade terakhir di Indonesia, dari 259,150 kasus pada 2016 menjadi 406,178 kasus pada 2018.

Dalam menanggapi tantangan ini, diperlukan respons serius dan kolaboratif di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pemberdayaan perempuan, edukasi masyarakat, serta implementasi dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci untuk menanggulangi dampak kekerasan terhadap perempuan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan aman. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan kontribusi aktif dari semua lapisan masyarakat.

Gibran Rakabuming Raka menekankan peran krusial negara, terutama dalam penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Kesetaraan gender bukan sekadar isu keadilan, tetapi juga strategi untuk optimalisasi potensi seluruh anggota masyarakat. Pemerintah memiliki kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan, terutama dalam sektor pendidikan. Mendorong akses pendidikan setara bagi perempuan tidak hanya membuka pintu kesempatan lebih luas, tetapi juga membantu mereka mengembangkan bakat dan keterampilan yang diperlukan untuk kontribusi maksimal.

Selain pendidikan, hak perempuan terkait pekerjaan juga harus diperhatikan. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menghapuskan diskriminasi gender di tempat kerja melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan upah, promosi berdasarkan prestasi, dan penghapusan praktik diskriminatif. Ini bukan hanya tentang memberikan hak kepada perempuan, tetapi juga mengakui kontribusi setara dari seluruh anggota masyarakat.

Partisipasi politik perempuan juga merupakan aspek penting dari kesetaraan gender. Pemerintah dapat memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan dengan mendorong representasi yang seimbang di tingkat politik. Kebijakan afirmatif, seperti kuota perempuan dalam parlemen, dapat menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan representasi dan memastikan bahwa suara perempuan diakui dan didengar.

Adopsi kebijakan kesetaraan gender tidak hanya memberikan dampak pada keadilan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan negara secara keseluruhan. Melibatkan seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, akan menciptakan keragaman ide dan perspektif yang diperlukan untuk mencapai kemajuan berkelanjutan.

Penting untuk diakui bahwa penguatan kesetaraan gender melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, perubahan budaya, dan dukungan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan merupakan bagian integral dari transformasi ini.

Baca Juga: Transformasi Digital: Pemberdayaan UMKM Perempuan Menuju Keunggulan Bisnis

Sebagai kesimpulan, peran negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif melalui penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan sangat penting. Melalui kebijakan dan inisiatif yang mendukung hak-hak perempuan, pemerintah dapat menjadi katalisator untuk menghapuskan diskriminasi gender dan memastikan kontribusi penuh perempuan dalam pembangunan negara. Kesetaraan gender bukan hanya tujuan moral, tetapi juga strategi cerdas untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Urun Rembug Stakeholder Sawit dalam Membangun Lembaga Otoritas Khusus

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.