tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dibangun rusun berkonsep terintegrasi transportasi atau Transit Oriented Development (TOD). Hal itu dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan hunian oleh masyarakat.

"Di pusat-pusat kota memang tanah-tanah KAI yang banyak TOD-nya harus segera dikerjakan dibangun seperti ini. Sehingga kekurangan hunian baik milenial maupun masyarakat itu bisa tersedia dengan baik," kata Presiden Jokowi saat meresmikan hunian milenial yang terintegrasi dengan Stasiun KRL Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4/2023).

Presiden menjelaskan bahwa hunian berkonsep TOD yang dibangun oleh Perumnas di kawasan Stasiun Pondok Cina ini akan dikembangkan di kota-kota besar, khususnya yang sudah mengalami kemacetan seperti Jabodetabek, Bandung, Makasar.

Selain dapat menjangkau berbagai fasilitas umum, seperti kampus dan rumah sakit, serta fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, hunian vertikal berkonsep TOD dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta agar pembangunannya dilakukan dengan menjalin kerja sama antara pemerintah dengan BUMN.

"Harus kita bangun sebanyak-banyaknya hunian seperti ini. Lahan disediakan milik PT KAI bekerja sama dengan Perumnas dan Kementerian PUPR untuk pembangunannya," ujarnya.

Menurutnya, hunian yang yang terintegrasi dengan transportasi massa itu diperlukan. Pasalnya, enggak semua orang memiliki kendaraan mobil. Presiden berharap konsep TOD di Stasiun Pondok Cina menjadi contoh jangka panjang yang harus diperbanyak.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan memilih tinggal di rusun TOD seperti ini, maka masyarakat secara tidak langsung bisa menghemat biaya transportasi. Apalagi ada jaminan jadwal KRL yang lebih pasti dan saat ini pelayanan PT KAI semakin baik kepada masyarakat.

"Salah satu keuntungan tinggal di TOD masyarakat bisa diantar jemput kereta api.. Masyarakat lebih mudah melakukan pergerakan karena terintegrasinya hunian dengan transportasi massa," ucap Basuki.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan ada 81 juta warga generasi milenial dengan status yang berbeda, belum mendapat fasilitas rumah.

Di saat yang sama, total penduduk di perkotaan sudah mencapai 56,7 persen, sedangkan penduduk desa 43,3 persen.

"Wilayah kota akan semakin padat dan menantang dalam mengatur transportasi dan hunian untuk masyarakat. Karena itu, kami dengan Kementerian PUPR berinisiasi untuk mengkoordinasikan seluruh BUMN, Perumnas, Adhi Karya dan tentu PT Kereta Api yang punya lahan seperti kawasan hari ini," kata Erick.