FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengambil langkah tegas dengan melaporkan dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung di Malaysia kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

Dugaan kecurangan yang mencakup pencoblosan surat suara secara ilegal ini mengancam integritas Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Media Center TKN Prabowo-Gibran di Jakarta, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap keadilan dan keamanan proses pemilu, khususnya bagi pemilih Indonesia di luar negeri.

Habiburokhman menegaskan permintaan kepada Bawaslu untuk segera menindaklanjuti masalah ini secara hukum dan menyatakan bahwa laporan resmi akan segera dikirimkan ke Bawaslu RI.

"Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini secara hukum dan kami pun akan membuat laporan resmi ke Bawaslu RI sore ini juga, ya, sudah, sedang (dikirim)," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (06/02/2024).

Sebagai bukti dari dugaan kecurangan, TKN Prabowo-Gibran menayangkan sebuah video yang diduga menunjukkan aktivitas ilegal tersebut.

Video ini memperlihatkan beberapa karung bertuliskan "Pos Malaysia" yang berisi surat suara Pileg dan Pilpres 2024, serta sejumlah individu yang tampak mencoblos surat suara untuk partai tertentu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu. Nanti bisa dilihat saja dan surat suara pilpres yang dicoblos itu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menyatakan bahwa kegiatan ilegal ini melibatkan kerjasama antara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan oknum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, menambahkan lapisan kompleksitas pada isu ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon untuk Pilpres 2024, yang mencakup Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3). Masa kampanye telah berlangsung sejak akhir November 2023, dengan pemungutan suara yang dijadwalkan pada pertengahan Februari 2024.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas pemilu dan menyoroti pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi.

TKN Prabowo-Gibran berharap Bawaslu RI akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan menangani masalah ini secara cepat dan adil, demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu di Indonesia.

"Kami mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawal proses pemilu. Setiap temuan kecurangan yang didokumentasikan harus segera dilaporkan untuk bisa diusut tuntas," tegasnya.

Kejadian ini menjadi ujian penting bagi lembaga-lembaga pengawas pemilu dan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan, menuntut respons yang cepat dan tegas untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan benar. (*)