Aisah Putri Budiatri Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) mengatakan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko widodo bisa menjadi modal kampanye anggota Kabinet Indonesia Maju yang akan berlaga di Pilpres 2024.

Peneliti bidang politik yang akrab disapa Puput menyebut, tidak masalah kalau menteri menggunakan hasil survei kepuasan publik sebagai bahan utama kampanye politik.

“Tentu tidak salah kalau Pemerintah, Presiden, dan menteri-menterinya menggunakan hasil survei kepuasan publik untuk menunjukan hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks pemilu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Karena pihak yang berkompetisi dalam pemilu adalah para politikus, pamer hasil kerja dan pengalaman, termasuk hasil survei kepuasan publik tentu umum digunakan.

“Program yang dijalankan kalau memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi publik, bisa menjadi ikon dari figur menteri atau presiden, dan bisa dijanjikan sebagai program lanjutan kalau terpilih atau menang Pemilu,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia, 71,3 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Alasan kepuasan responden mayoritas karena sektor ekonomi, yaitu kebijakan Pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (41,2 persen), disusul kebijakan pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen).

Walau begitu, Puput mengingatkan perlunya evaluasi program-program ekonomi supaya lebih baik lagi dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Termasuk misalnya sejauh mana menyelesaikan akar masalah di masyarakat, sejauh mana perencanaan dan implementasinya efektif, serta apa yang masih harus dilakukan dan dikembangkan dari program yang sudah ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, di Kabinet Indonesia Maju ada sejumlah menteri yang berpotensi menjadi capres atau cawapres pada Pemilu 2024.

Antara lain, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Erick Thohir Menteri BUMN dan Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Saya melihat pascakenaikan harga BBM, banyak sekali upaya yang dilakukan Menko Perekonomian beserta tim, misalnya mengupayakan supaya masyarakat yang terdampak, mendapatkan perhatian,” kata Trubus Rahardiansyah Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti.

Lebih lanjut, Trubus mengimbau para tokoh politik yang berada di dalam pemerintahan menghindari mengeluarkan kebijakan yang berlatar kepentingan politiknya.

“Saya melihat tokoh-tokoh yang duduk di pemerintahan dan berencana berkompetisi pada Pemilu 2024 pengambilan kebijakannya bernuansa politis. Karena, bagaimana pun juga mereka mereka punya kepentingan. Jadi, kebijakannya dibuat sedemikian brupa supaya bisa mendulang suara, atau istilahnya mencari dukungan konstituen,” paparnya.

Dengan status sebagai pembantu Presiden, para menteri dari kalangan politikus bisa mengambil kebijakan yang populer dan tentunya menguntungkan buat rakyat.

“Mereka berupaya membangun semacam publik trust. Sehingga, kepemimpinannya dianggap yang paling baik, layak, paling diterima publik, paling punya kapasitas, kompetitif,” tambahnya.

Demi kebaikan bangsa dan negara, Trubus berharap para tokohbdi pemerintahan yang juga elite partai politik mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang golongan.

“Saya melihat mereka yang masih di lingkaran Pemerintah, cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dengan harapan memperoleh perhatian dan mau mendukung segala kebijakannya,” pungkasnya.(rid)