Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa terlilit utang demi mencicil pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Ia pun menyayangkan sikap perguruan tinggi yang memberikan opsi pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa. 

Baginya, opsi membayar dengan pinjol bukan keputusan yang bijaksana karena konstitusi menyebutkan bahwa pendidikan adalah tugas negara.

"Maka, menurut saya, perlu diadakan diskusi kembali tentang struktur dan formula anggaran pendidikan yang 20 persen yaitu sebesar Rp660 triliun ke mana aja? Kenapa harus membiarkan problem seperti solusi membayar UKT dengan skema pinjol ini muncul?” katanya, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, banyak pemda hanya mengalokasikan anggaran pendidikan bahkan kurang dari 1 persen tanpa transfer daerah.

Sebab itu, Fikri menegaskan pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan isu ini. 

“Faktanya di Kemendikbudristek RI pada tahun 2023 hanya (memperoleh anggaran) Rp80 triliun dan tahun 2024 ini sekitar Rp 97 triliun dari (alokasi pendidikan sebanyak) Rp660 triliun. Ini masih jauh. Maka, menurut saya, perlu dibongkar (struktur dan formula anggaran pendidikan),” paparnya.

Baca Juga: DSNG Mencatatkan Kenaikan Produktivitas CPO Sebesar 3,5% Pada Tahun 2023

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.