PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengemukakakn pendapatnya Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Ia ungkapkan pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai cara memilih presiden.

Menurut Ganjar, Jokowi pernah berujar pada Pilpres 2019 jangan memilih calon presiden yang melanggar hak asasi manusia (HAM), berpotongan diktator, dan punya rekam jejak masalah korupsi.

"tahun yang lalu dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo, beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM," kata Ganjar saat debat ke-5 Calon Presiden yang berlangsung Minggu 4 Februari 2024.

Dalam pernyataannya, Jokowi juga menyatakan jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak melakukan kekerasan, melakukan masalah korupsi.

"Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan," tutur Ganjar lagi.

Benarkah Presiden Jokowi pernah menyatakan hal ini?

Mengutip dari Antara pada 5 Februari 2024, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti menyatakan dalam kampanye tahun 2019, Jokowi tidak secara eksplisit meminta untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan punya rekam jejak melanggar HAM. Jokowi hanya menyatakan bahwa dirinya tak punya potongan (menjadi) diktator atau otoriter.

"Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan, reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini" ucap Jokowi.

Sebagai tambahan, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyampaikan pasangan Jokowi - Ma'ruf pada 2019 berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak punya beban pelanggaran HAM masa lalu.

Namun demikian, dua pasang peserta Pilpres 2019 memang tidak memprioritaskan isu HAM dalam visi-misi mereka.

Artinya, Jokowi sebenarnya tidak pernah menyinggung soal jangan memilih calon presiden yang memiliki jejak kekerasan dan merupakan pelanggar HAM. Ia hanya menyebutkan dirinya tidak seperti itu.

Perlu diketahui Debat Kelima kemarin merupakan acara debat pamungkas dari calon presiden dan wakil presiden Pemilu Presiden 2024. Proses pemilihan akan dilaksanakan langsung pada 14 Februari 2024.***