PIKIRAN RAKYAT - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta agar sanksi peringatan keras terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dijadikan pelajaran oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, tutur Hasto, baru pada Pemilu kali ini ada salah seorang calon wakil presiden (cawapres) yang masih memiliki afiliasi secara langsung dengan Presiden.

"Sehingga dalam praktik itu menunjukkan begitu banyak persoalan. Dan keputusan dari DKPP ini menjadi legalitas dan legitimasi bahwa penetapan pasangan calon 02 memang memiliki suatu persoalan yang serius," ujar Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 5 Februari 2024.

Hasto kemudian bicara tentanglocal wisdom di sejumlah daerah yang menjelaskan soal betapa berbahayanya memanipulasi suara rakyat. "Kalau suara rakyat ini dimanipulasi, itu dalam keyakinan masyarakat Jawa, termasuk Bali, atau bahkan di Lampung, di beberapa wilayah Indonesia, manipulasi suara rakyat itu implikasinya sangat luas, itu bisa 7 turunan dampaknya," tuturnya.

Hasto kemudian meminta penyelenggara Pemilu bersikap adil, merdeka, independen, dan jujur. Sebab, kata Hasto, putusan DKPP sebagai legitimasi penetapan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki persoalan yang sangat serius.

"Ini energi, jangan takut ketika KPU-Bawaslu menghadapi tekanan, kemudian mendapatkan berbagai konsekuensi-konsekuensi, rakyat akan membela. Sebaliknya, ketika tunduk di dalam intervensi-intervensi, maka baik secara hukum, secara etika maupun pranata sosial, kita itu ada local wisdom yang dipercaya rakyat bahwa tindakan-tindakan itu sangatlah berbahaya," tuturnya.***