Senin, 5 Februari 2024 - 00:06 WIB

Jakarta - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan aparat penegak hukum khususnya TNI-Polri sampai saat ini masih berkomitmen menjaga netralitasnya selama Pilpres 2024 ini.

Baca Juga :

Hal itu ditegaskan Dudung merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menginginkan agar aparat penegak hukum khususnya TNI-Polri bersikap netral dan tidak melakukan intervensi kepada masyarakat. 

"Setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas ya. Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata," kata Dudung kepada wartawan di JCC Senayan, Minggu, 4 Februari 2024.

Baca Juga :

Maka dari itu, Dudung yakin jika semua aparat penegak hukum akan netral. Siapapun anak buahnya yang tidak netral, pasti akan diberikan tindakan tegas.



Baca Juga :

"Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buanya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas," jelasnya.

Menurut Dudung, jika ada tuduhan bahwa aparat penegak hukum itu tidak netral maka itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar. 

"Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius, menurut saya itu tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya, TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini saja bahwa kita netral," pungkas Dudung. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada aparat penegak hukum khususnya TNI-Polri agar tidak melakukan intervensi kepada rakyat Indonesia pada pemilu 2024 nanti.

“Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. Emang polisi iku sopo yo, Panglima iku sopo yo. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya Pemilu,” ujar Megawati saat pidato di acara kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK, Sabtu 3 Februari 2024.

Megawati juga memberikan peringatan kepada aparatur sipili negara (ASN) untuk bersikap netral. Sebab, ketidaknetralan sudah terjadi ke beberapa kader PDIP jelang pemilu 2024.

Semisal kasus yang menyeret Jubir TPN Aiman Witjaksono terkait dugaan tudingan aparat tidak netral. Sampai, Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi.

“Kamu sama polisi, sama aparatlah, sama panglima lah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” kata Megawati.

Kemudian, Megawati juga menjelaskan kalau sejatinya dia pernah menjabat sebagai Presiden RI yang kelima, saat itu menjadi panglima tertinggi di Indonesia. Sehingga, dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi.

“Eh jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi lho, tidak pernah terhapus lho, karena saya disebut presiden kelima republik indonesia. Boleh dong sekali kali sombong, udah begitu saya pernah wapres lho, eh enak aja anak-anak saya terus mau kenapa sih kalian dibegitukan?” ucap Megawati.

“Karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran, sanggup apa tidak? Eh awas lho kalau bohong lho nanti ibu liat di tempat coblos-coblos hati hati kecurangan lho sekarang sudah pusing lho,” sambungnya.

Menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, Forum Rektor Indonesia menyerukan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

VIVA.co.id

4 Februari 2024