KNews.id – Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn.) Fachrul Razi mewanti-wanti TNI Angkatan Darat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis pada Pilpres 2024.

Anggota Dewan Penasihat Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) itu mengatakan TNI AD sering kali terindikasi digunakan untuk kepentingan politik.

“Hati-hati TNI AD, karena acapkali yang digunakan itu adalah TNI AD, atau elemen-elemennya. Menyebabkan TNI tidak suka pada TNI AD,” kata Fachrul saat deklarasi AMIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Dia bercerita pengalamannya pada reformasi 98, saat mahasiswa menduduki kompleks parlemen. Saat itu, Fachrul yang tengah menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI mengaku merasa malu karena massa mahasiswa menolak TNI AD.

Fachrul mengatakan massa mahasiswa kala itu menolak meninggalkan kompleks parlemen kecuali dengan sejumlah syarat. Pertama, disediakan bus untuk pergi, serta dikawal selama perjalanan. Namun, mereka menolak ditemani atau dikawal oleh prajurit TNI AD.

“Mereka tidak mau pulang kecuali satu disiapkan bus untuk pulang. Kedua, minta dikawal oleh pasukan dan pasukan itu bukan AD. Kami enggak percaya pada TNI AD. Sehingga mereka menyebut salah satu angkatan, dan bukan TNI AD,” kata Fachrul.

“Dan itu buat kami memalukan. Karena AD sebetulnya tidak seperti itu,” kata dia.
Saat ini, Fachrul mengaku belum melihat keberpihakan secara nyata yang dilakukan oleh TNI AD pada Pemilu dan Pilpres 2024, kecuali hanya tanda-tanda. Dia misalnya menyoroti pembagian uang kepada Babinsa masing-masing Rp1 juta.

Dia mempertanyakan maksud pemberian uang tersebut. Padahal, prajurit di lapangan lain lebih membutuhkan. Alasannya, ucap Fachrul, Babinsa dianggap bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Tanda-tanda sudah ada. Misalnya dibagi uang untuk Babinsa masing-masing Rp1 juta. Lho, kenapa? Buat apa itu? Kan, tanda tanya juga,” kata Fachrul.

“Sebetulnya yang setengah mati di lapangan kan, teman-teman di pasukan. Kok, yang dikasih Babinsa. Kalau punya uang banyak bagi aja ke semua supaya dapat. Babinsa aja yang dapat, oh karena Babinsa bersentuhan dengan rakyat,” imbuhnya.

Mantan Menteri Agama itu pun mewanti-wanti agar para pimpinan TNI tak mengerahkan aparat untuk kepentingan politik praktis. Sebab menurut dia, hal itu akan membuat bingung prajurit di bawah, terutama bertentangan dengan sumpah netralitas prajurit dan akan bersinggungan dengan dengan para mantan atasan yang berseberangan.

“Jadi prajurit bingung. Gimana ini. Kembali saya pesankan, jangan buat TNI memihak kepada salah satu paslon manapun, tunjukkan atau tugaskan ini supaya TNI bersikap netral,” kata dia.

Tanggapan TNI AD

Menanggapi pernyataan Fachrul Razi, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu sudah diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39, dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Komitmen Netralitas TNI AD dalam menghadapi Pemilu 2024 ini merupakan suatu keniscayaan, harga mati yang tidak bisa ditawar lagi,” kata Kristomei kepada CNNIndonesia.com.

Dia mengatakan TNI AD sudah menyosialisasikan dan memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk memegang teguh komitmen ini.

“Mereka sudah dibekali buku saku tentang netralitas dan penyuluhan serta petunjuk dari para komandan satuannya. Jika ditemukan ada prajurit yang melanggar akan kita tindak sesuai aturan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya.
(Zs/CNN)