Syafira | Minggu, 04/02/2024 04:04 WIB

Mantan PM Malaysia Najib Razak (Foto: AFP)

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang dihukum karena korupsi senilai miliaran dolar 1MDB, bisa dibebaskan pada tahun 2028 setelah hukuman penjaranya dikurangi setengahnya. Hal itu memicu kegemparan dari para kritikus yang meminta pemerintah menjelaskan keputusannya untuk melakukan hal tersebut.

Dewan pengampunan, yang diketuai oleh raja Malaysia, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya mengambil keputusan tersebut minggu ini setelah meninjau permohonan pengampunan kerajaan dari Najib, yang mulai menjalani hukuman penjara 12 tahun pada Agustus 2022. Dewan tersebut tidak memberikan alasannya.

Pengurangan hukuman Najib terjadi di tengah tuduhan bahwa Perdana Menteri saat ini Anwar Ibrahim tidak melakukan reformasi yang dijanjikan, setelah serangkaian kasus korupsi yang terkait dengan Najib dan para pemimpin yang memiliki hubungan dengan partainya dibatalkan tahun lalu.

Anwar telah lama berkampanye dengan platform antikorupsi, namun bergandengan tangan dengan partai Najib yang tercemar korupsi, Organisasi Melayu Nasional Bersatu (UMNO), untuk membentuk pemerintahan pada November 2022, setelah pemilu yang mengakibatkan parlemen digantung.

Keputusan dewan tersebut pada hari Senin adalah salah satu tindakan terakhir mantan raja Al-Sultan Abdullah dari negara bagian Pahang, yang mengakhiri pemerintahan lima tahunnya di bawah sistem monarki bergilir Malaysia pada minggu ini. Dia digantikan pada hari Rabu oleh Sultan Ibrahim dari Johor di Malaysia selatan.

Anwar mengatakan dia menghormati keputusan raja, dan menambahkan bahwa proses pengampunan itu “di luar jangkauan perdana menteri atau pemerintah”.

Pengadilan korupsi lainnya yang dihadapi Najib akan terus berlanjut, kata Anwar.

“Pada saat yang sama, Najib mempunyai hak untuk kembali mengajukan banding kepada raja. Prosesnya harus dihormati,” katanya dalam wawancara dengan penyiar Al Jazeera pada hari Jumat.

Raja Malaysia memainkan peran seremonial dan sebagian besar bertindak atas saran perdana menteri dan kabinet. Namun raja dapat memberikan grasi kepada terpidana berdasarkan kewenangan diskresi yang diberikan oleh konstitusi federal, dengan nasihat dari dewan pengampunan.

DENDA DIKURANGI
Putri Najib, Nooryana Najwa Najib, mengatakan keluarganya menghargai pengurangan hukuman tersebut namun kecewa karena dia tidak diberikan pengampunan penuh dan segera dibebaskan.

“Najib Razak dan keluarganya tetap teguh pada posisi kami dan yakin bahwa dia tidak bersalah,” katanya dalam postingan Instagram.

Selain meringankan hukuman Najib, dewan pengampunan juga mengurangi denda yang dikenakan kepada mantan perdana menteri menjadi 50 juta ringgit ($10,59 juta) dari 210 juta ringgit. Satu tahun tambahan akan dikenakan pada pengurangan hukuman penjaranya jika dia gagal membayar denda.

Partai pemuda MUDA, yang menarik dukungannya terhadap Anwar tahun lalu karena alasan korupsi, meminta pemerintah menjelaskan alasan keputusan tersebut.

“Hal ini akan berdampak besar pada citra Malaysia di mata dunia, termasuk reputasi kami, dalam hal perekonomian dan sistem hukum,” katanya.

Najib dihukum karena korupsi yang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang menurut para penyelidik AS dan Malaysia memperkirakan $4,5 miliar telah dicuri dan lebih dari $1 miliar disalurkan ke rekening yang terkait dengan mantan perdana menteri tersebut.

Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan bahwa dia disesatkan oleh buronan pemodal Jho Low dan pejabat 1MDB lainnya mengenai sumber dana dan bahwa dia yakin dana tersebut adalah sumbangan dari keluarga kerajaan Saudi.

Najib tersingkir dari kekuasaan pada tahun 2018 di tengah kemarahan publik atas 1MDB, mengakhiri kekuasaan UMNO, yang telah memerintah Malaysia selama enam dekade sejak kemerdekaan.

UMNO kembali berkuasa dua tahun kemudian, di tengah kekacauan politik. Partai ini kembali tersingkir pada pemilu 2022, namun bermitra dengan koalisi Anwar untuk membentuk mayoritas.

Najib masih diadili dalam beberapa kasus korupsi lainnya yang terkait dengan 1MDB.

TAGS : PM Malaysia Najib Skandal Keuangan Militer