RILISID, Jakarta — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah turut merespons terkait munculnya gelombang kritik dari sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, pernyataan dari para guru besar itu merupakan kepedulian sivitas akademika terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

"Munculnya berbagai pernyataan para guru besar dan civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan kehirauan mereka terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia," kata Abdul Mu'ti, melalui akun X miliknya, dilihat Minggu (4/2/2024).

Mu'ti menilai, gelombang suara dari kampus-kampus itu merupakan seruan sebagai tanggung jawab moral dari para akademisi tersebut. Sehingga, menurutnya, seruan itu harus direspons positif.

"Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspon positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024," ujarnya.

Meski demikian, Mu'ti menegaskan bahwa kritik yang disampaikan para guru besar itu merupakan pernyataan pribadi, termasuk dari kampus-kampus Muhammadiyah. Menurutnya, apa yang disampaikan itu tidak mewakili persyarikatan Muhammadiyah.

"Terkait dengan beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah, semuanya merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu, bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," tegasnya.

Diketahui, gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo terus bermunculan dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Sivitas akademika UMY menyuarakan pesan kebangsaan dan imbauan moral bertajuk 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban' hari ini, Sabtu (3/2/2024). 

Guru besar UMY, Akif Khilmiyah, yang membacakan pesan itu menyampaikan, para penyelenggara negara telah gagal menunjukkan keteladanan kepada masyarakat. Padahal, menurutnya, sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, para penyelenggara negara di seharusnya bisa menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi.

Para penyelenggara negara, lanjut Akif, juga semestinya memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik bagi warga negaranya. Karena, ia menilai, keteladanan para penyelenggara negara adalah kunci keberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia.

"Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal," kata Akif. (*)