JABAR EKSPRES – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jawa Barat (PW KAMMI Jabar) menggelar Aksi Selamatkan Demokrasi yang digelar di halaman Gedung Sate, Kota Bandung pada Sabtu, 3 Februari 2024. Aksi ini kami dilaksanakan di tengah rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Ibu Kota Jawa Barat itu.

Sebagaimana yang disampaikan Ketua PW KAMMI Jabar, Agung Munandar, demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik.

“Demokrasi hari ini sedang dalam ancaman bahaya. Dimulai dari putusan cacat etik Mahkamah Konstitusi atau MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparat negara dalam Pemilu, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam Pemilu Presiden atau Pilpres,” tegas Agung Munandar.

BACA JUGA: KAMMI Jabar Gelar Diskusi Publik: Potensi Kecurangan Pemilu dan Ancaman Bagi Demokrasi

Dia menyesalkan, mobilisasi aparatur negara secara masif untuk kepentingan golongan yang terjadi kini. Tentu saja, tindakan ini sungguh ironi karena merupakan pelanggaran hukum dan konstitusi.

“Kenegarawanan Jokowi sebagai institusi Kepresidenan rapuh dengan menyerukan dukungan dengan mobilisasi Aparatur Negara untuk mendukung pasangan calon tertentu,” ujarnya.

“Kita harus lawan tirani kekuasaan dan selamatkan demokrasi! Sebab hari ini lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan dinasti,” lanjutnya.

Senada dengan Ketua KAMMI Jabar, Izus Salam selaku Ketua KAMMI Kota Bandung juga menyayangkan kondisi politik hari ini. Segala macam aturan dilabrak demi kepentingan segelintir orang saja.

“Mengingat kondisi hari ini, kiranya ini bukan lagi hal biasa dan remeh temeh dalam sudut pandang bernegara kita, hal prinsipil dan aturan sudah dilabrak dan diobrak-abrik hanya untuk kepentingan kelompok,” ucap Izus Salam.

BACA JUGA: KAMMI Jabar: Rapor Merah, Pemprov Jabar Gagal Atasi Persoalan Sampah!

Menurutnya, Presiden Jokowi haruslah bersikap netral dan tidak melibatkan dirinya dalam kontestasi Pemilu karena ini merusak sistem demokrasi di negara ini.