PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai seluruh pihak dari kalangan akademisi yang melayangkan petisi beramai-ramai, mengkritik praktik demokrasi di era pemerintahannya. Bagi Jokowi, itu adalah juga bentuk demokrasi.

Per hari ini, sembilan kampus dari berbagai daerah di Indonesia telah memberikan sikap, mendeklarasikan desakan dan tuntutan kepada Jokowi untuk segera memperbaiki demokrasi yang dinilai carut-marut di Indonesia.

Kesembilan kampus itu adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Menanggapi badai petisi itu, Jokowi tak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan pihaknya menghormati pendapat dan penilaian para civitas akademika.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 3 Februari 2024.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024, menilai fenomena ini sebagai orkestrasi politik yang sengaja digaungkan partisan.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," ujar Ari.

Baca Juga: Luhut Tak Setuju Gibran Dipandang Sebelah Mata: Bukan Anak Ingusan

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Jokowi dipastikan tidak berencana cuti dari jabatan, sebab tidak sedang dan tidak akan berkampanye untuk salah satu paslon Pilpres 2024.

"Presiden tidak merencanakan untuk kampanye. Tidak ada. Beliau bekerja," ujar Ari, dalam konferensi pers, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2023.

Ari menambahkan, semua tudingan kampanye yang dilayangkan pada Jokowi sejatinya tak lebih dari kegiatan Presiden RI di daerah-daerah. Ia menegaskan Jokowi hanya melakukan kunjungan kerja (kunker) rutinan sebagai kepala negara.

"Pastikan program-program yang didesain oleh pemerintah berjalan, dan bertemu masyarakat," kata dia.

"Jelas (kampanye) tak dilakukan presiden. Yang dilakukan oleh Presiden adalah kunker. Dan itu harus dibedakan," ujarnya, menandaskan. ***