PIKIRAN RAKYAT - Belakangan isu Presiden Joko Widodo diduga menggunakan bantuan sosial (Bansos) sebagai alat politik ramai diperbincangkan.

Rumor tersebut mencuat lantaran pembagian Bansos berdekatan dengan momen Pemilu 2024. Merespons isu miring yang beredar tentang dirinya, Presdien Jokowi angkat bicara.

Jokowi membantah isu politisasi Bansos yang disebut-sebut sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Dia menerangkan, pembagian Bansos sendiri telah dirancang melalui mekanisme dan persetujuan DPR dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Profil Mezty Mez, Tokoh Amara alias Adik Ipar Naysilla Mirdad dalam Sinetron Tertawan Hati

"Itu semuanya, sekali lagi, 'kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut rencana penyaluran BLT itu merupakan respons Pemerintah atas kenaikan harga beras hampir di seluruh negara di dunia, bukan hanya di Indonesia.

Presiden lantas menjelaskan bahwa penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan BLT El Nino untuk merespons kemarau panjang. Hal ini juga telah dijalankan Pemerintah sejak September 2023, lagi-lagi dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat.

"Oleh karena itu, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah," ujarnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberi penjelasan mengapa Jokowi tak menggandeng Risma dalam proses penyaluran Bansos.

Ari menyebut, pembagian Bansos belakangan terpaut dengan kondisi El Nino yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan pokok karena iklim tak menentu.

“Fenomena El Nino ini menimbulkan dampak, di mana musim tanam dan musaim panen itu akan bergeser,” tuturnya.

“Dampaknya tentu pada kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras ya, karena memang situasi iklimnya tidak memungkinkan,” ujar Ari.

Oleh karena itu, kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi ke daerah-daerah berfokus pada situasi global yang terjadi saat ini.

Ari menerangkan, karena polemik yang dihadapi di lapangan berhubungan dengan cadangan pangan dan bahan pokok, maka pihak yang diajak Jokowi yakni Badan Urusan Logistik (Bulog), bukan Kementerian Sosial.

“Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog, ada Badan Pangan, jadi lebih kepada hal itu, termasuk juga mengecek keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” katanya.

Di samping itu, Ari juga membantah rumor Jokowi tak mengajak Risma karena status partainya yang saat ini masih berada di PDIP.

“Nggak, nggak ada status kepartaian," ucap dia.

Ari menambahkan kebijakan afirmatif yang dijalankan presiden bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

“Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya juga dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, ini sumber dana dari rakyat juga,” tuturnya.***