TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut berkomentar terkait sejumlah civitas akademika sejumlah kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024. 

"Biar rakyat yang menilai," ujar Puan kepada wartawan usai acara Jalan Pagi bersama Capres 03 Ganjar Pranowo di Pluit, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Februari 2024.

"Rakyat yang akan menentukan pilihannya untuk tanggal 14 Februari," imbuhnya.

Presiden Jokowi ramai-ramai dikritik oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Mulai dari UGM, UII, UI, Unhas hingga Unand. Sejumlah kampus pun disebut akan menyusul untuk menyatakan sikapnya.

"Ya, itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," kata Jokowi menanggapi soal kritikan dari sejumlah perguruan tinggi itu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024.

Kritik ini merupakan buntut dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024.

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu, 31 Januari 2024.

Dalam petisi tersebut dijelaskan, civitas akademika UGM prihatin terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Petisi tersebut juga mengingatkan Jokowi, sebagai alumni UGM harusnya dia berpegang pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan memperkuat demokratisasi.

Sementara itu civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta membacakan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Kamis, 1 Februari 2024.

Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid dan dihadiri para guru besar, dosen, hingga mahasiswa.

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," kata Fathul membacakan pernyataan sikap civitas akademika UII.

Setelah UII, UI pun menyusul memberikan pernyataan sikap lewat Dewan Guru Besar Universitas Indonesia mereka yang berisikan para guru besar dari 14 Fakultas di depan Gedung Rektorat UI, Jumat (2/2). Deklarasi ini mereka sampaikan bertepatan dengan ulang tahun UI yang ke-74.

"Pada hari ini pada Dies Natalis UI ke-74, kami guru besar dan dosen khususnya warga Indonesia ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI karena ini adalah tugas kami yaitu sebagai lembaga yang harus memberi menjadi mata air bagi masyarakat," ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo.

Dalam deklarasi itu mereka menyampaikan 4 poin yang meliputi kebebasan berekspresi, hak memilih tanpa diintimidasi, netralitas dari semua aparatur negara, dan ajakan untuk semua perguruan tinggi untuk awasi proses perhitungan suara.

Sementara itu Forum Guru Besar dan Dosen kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulsel, menyatakan sikapnya dengan deklarasi bertajuk 'Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi'. Pernyataan sikap itu dibacakan di depan gedung rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat, 2 Februari 2024.

Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof. Amran Razak mengatakan, deklarasi ini bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan juga pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Habis itu pun ada Unand, mereka menyampaikan manifesto atau pernyataan sikap penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024. Hadir di acara itu sejumlah dosen dan mahasiswa Unand.

Manifesto tersebut adalah bentuk keprihatinan mereka terhadap pemangku pemerintahan yang sudah berani dan terang-terangan menyampaikan keberpihakan menjelang Pemilu 2024. []