PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal menilai mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju menjadi tanda runtuhnya demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo.

"Secara komunikasi politik, makna panggung belakang pengunduran diri Mahfud bisa diartikan terjadinya jalan kematian demokrasi kabinet Jokowi," kata dia.

Hal ini lantaran gerakan Mahfud dinilai mampu memancing opini publik yang berujung pada tercorengnya citra integritas kabinet di bawah pemerintahan Joko Widodo.

"Opini publik bisa membentuk citra buruk terhadap stabilitas dan harmoni demokrasi politik, hukum dan keamanan. Padahal seharusnya sektor Polhukam bisa menjadi legasi penting di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi," ujar Iqbal.

Baca Juga: Link Live Streaming Tajikistan vs Yordania di Babak 8 Besar Piala Asia 2 Februari 2024, Nonton di Vision+

Bila menyitir Levitsky dan Ziblatt, lanjut dia, pagar demokrasi bisa roboh apabila mitos sosok pemimpin populis sederhana dan demokratis berubah jadi lebih otoriter.

Hal ini pada akhirnya memunculkan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, dan penindasan total atas oposisi.

"Semua itu bisa terjadi ketika kekuasaan justru melanggar aturan ideal demokrasi baik secara perkataan dan perbuatan. Kemudian juga menyangkal legitimasi lawan politiknya dan mempertontonkan pembatasan kebebasan sipil lawan politiknya," katanya.

Berdasarkan hasil analisis Iqbal, prinsip dan nilai etika politik berdemokrasi itulah yang kini jadi pondasi dan motif pengunduran diri Mahfud MD.

Mahfud blak-blakan mengakui bila dirinya sulit memisahkan antara tugas kenegaraan dan kepentingan untuk urusan elektoral.

Pasalnya saat di melakukan kunjungan kerja sebagai Menko Polhukam, tak jarang rakyat melihatnya sebagai Calon Wakil Presiden di Pilpres 2024.

Saat-saat seperti itu, Mahfud dihadapi dilema sehingga dirinya tak jarang memilih menghentikan perjalanan untuk mencegah konflik kepentingan di lapangan.

“Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko Polhukam,” ujar Mahfud MD.

Di sisi lain, setelah kurang lebih tiga bulan memeluk peran ganda, Mahfud mendapati dirinya terlalu sering meminta izin untuk menjalani kampanye ke Kantor Kemenko Polhukam.

Merasa absensi itu kurang patut dilakukan oleh kepala kementerian seperti dirinya, Mahfud akhirnya memutuskan untuk resign.

“Saya masa tiap minggu bikin surat cuti, ndak enak. Tiap minggu untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat, misalnya ajudan,” kata Mahfud.***