Mutiul Alim | Jum'at, 02/02/2024 14:37 WIB

Universitas Indonesia (Foto: Doknet)

Jakarta, Jurnas.com - Sikap dan pernyataan keras dari berbagai sivitas akademika perguruan tinggi terhadap situasi demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus bermunculan.

Usai Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan Petisi Bulaksumur dan Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan keras perihal penyalahgunaan kekuasaan, kini giliran Universitas Indonesia (UI) melakukan langkah serupa.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta pada Jumat (2/2), UI kembali menabuh genderang. Dia menyoroti kondisi demokrasi dan kecurangan yang marak jelang Pemilu 2024.

"Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika. Menggerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa. Kami warga dan alumni UI, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi," tegas Prof. Harkristuti.

Selama era Jokowi, lanjut Prof. Harkristuti, juga banyak dijumpai fenomena hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, maraknya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang merampas keadilan pada kelompok miskin, serta direbutnya hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup masyarakat.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan menyebabkan makin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," ujar dia.

Karena itu, UI mengajak alumni UI, perguruan tinggi, dan warga Indonesia untuk merapatkan barisan, untuk: Pertama, mengutuk segala bentuk yang menindas kebebasan berekspresi; Kedua, menuntut hak pilih rakyat dijalankan tanpa intimidasi, ketakutan, dan berlangsung secara jujur dan adil.

"Ketiga, menuntut semua ASN, TNI/Polri, bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Keempat, menyerukan semua perguruan tinggi di Tanah Air, mengawasi, dan mengawal ketat pelaksanaan pemungutan suara di wilayah masing-masing," tutup dia.