PIKIRAN RAKYAT - PDI Perjuangan tampak berang usai aparat setempat melakukan penurunan bendera partainya di Gunungkidul, Yogyakarta saat Jokowi berkunjung pada Selasa, 30 Januari 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan sikap aparat yang dinilai berlaku tidak adil pada pihaknya saat partai berlogo banteng itu sudah terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024 dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Kekecewaan Hasto kian memuncak ketika dirinya mendapat laporan dari Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, bahwa bendera PSI tidak dilucuti saat Jokowi melintas di lokasi yang sama .

"Kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" kata dia, saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.

Baca Juga: Nasib Apes Penumpang Bus Wonosobo-Bandung, Barang Berharga Ditukar Buku dan Air Mineral 

Dikutip dari Antara News, kabarnya satu malam sebelum kedatangan Jokowi aparat kepolisian dengan mobil dan tank hingga Brimob dikerahkan untuk keliling Gunungkidul.

Di samping itu, melihat rangkaian insiden yang terjadi semasa Pemilu 2024, Hasto mempertanyakan mengapa terdapat tindakan yang terkesan ofensif dari negara seolah-olah menganggap rakyat sebagai ancaman.

Politisi asal Jogja ini mencontohkan seorang loyalis Jokowi pada 2014 dan 2019 bernama Muhandi Mawanto meninggal karena dikeroyok pada 24 Desember 2023.

Lalu, pada 30 Desember 2023 terjadi pengeroyokan para pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah oleh oknum aparat TNI.

Lanjutnya, di Gunungkidul pendukung Ganjar-Mahfud bernama Ade Hermawan juga dianiaya ketika menyambut kedatangan Jokowi dengan spanduk bertuliskan, "Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar. Kami Pilih Ganjar!".

Dari rentetan peristiwa di atas, Hasto menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang berada di titik kritis. Dia pun berharap Jokowi segera mengambil tindakan agar kekerasan oleh oknum aparat tak terus berulang.

"Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan. Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," ujarnya.***