1 Februari 2024 09:48 WIB

PSI menduga langkah mundurnya Mahfud Md dari Menko Polhukam didasari atas pertimbangan politik elektoral, bukan karena etis.

Andy Budiman (Instagram/ @andy_budiman_)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman menilai langkah mundurnya cawapres nomor urut tiga, Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam sudah terlambat karena dilakukan menjelang hari pemungutan suara.

Andy menduga bahwa langkah mundurnya Mahfud Md dari Menko Polhukam didasari atas pertimbangan politik elektoral, bukan karena etis.

"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Andy kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).

Soal Sosok Pengganti Mahfud Md di Menko Polhukam, Ini Prediksi PPI

Ia menyebut apabila mundurnya Mahfud Md dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pertimbangan etis seharusnya dilakukan semenjak ditetapkan sebagai cawapres.

"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut tidak ada kewajiban konstitusional seorang menteri mundur dari jabatannya apabila maju sebagai peserta pilpres. Meski demikian, ia menghargai langkah yang diambil Mahfud Md.

"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," pungkasnya.