MOTA'AIN, JITUNEWS.COM- PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Mota'ain akan berkoordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin hak pilih petugas CIQS di hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Fasilitasi para petugas yang memiliki KTP di luar Kab. Belu. Pastikan mereka dapat mencoblos di TPS sekitar PLBN Mota'ain," kata Administrator PLBN Mota'ain, Engelberthus Klau dalam rapat bersama Terminal Barang Internasional (TBI) Mota'ain dan CIQS PLBN Mota'ain di Gedung Utama PLBN Motaain, Rabu, 31 Januari 2024.

Memantapkan dukungan pada penyelenggaran Pemilu 2024, Engelberthus Klau mengatakan langkah pengamanan pun akan diperketat untuk mencegah warga negara Timor Leste yang memiliki KTP ganda."

Viral ITB Gandeng Pinjol untuk Bayar Kuliah, Ganjar Janji Berikan Bunga Pinjaman Pendidikan 0 Persen

Perhatian pada poin ini menjadi penting karena Desa Mota'ain di Distrik Bobonaro, Timor Leste dan Silawan, Tasifeto Timur, Indonesia adalah jalan utama negara terbesar antara Timor Leste dan Timor Barat. Perbatasan Timor Leste–Indonesia ini terbentang di sepanjang Sungai Mota.

Sebelumnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengimbau seluruh masyarakat di kawasan perbatasan yang terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Untuk masyarakat di perbatasan, gunakan hak pilih karena pemimpin itu adalah produk dari masyarakatnya,” kata Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di Kantor BNPP, Jakarta, Senin.

Zudan mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa memajukan daerah perbatasan, baik pemimpin setingkat Presiden dan Wakil Presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Kawan-kawan di perbatasan, seluruh pemilih di kawasan perbatasan pilih anggota DPRD yang terbaik, DPD yang terbaik, presiden yang bisa memajukan kawasan perbatasan,” katanya.

BNPP, kata Zudan, merupakan mitra dari penyelenggara pemilu yang sifatnya melakukan pemantauan. Salah satunya mengenai kelancaran distribusi logistik pemilu hingga ke daerah batas.

“Apakah di kawasan perbatasan itu nanti logistiknya sudah masuk, kotak suaranya masuk, TPS-nya (tempat pemungutan suara) tersedia, tapi penyelenggara sepenuhnya adalah KPU dan Bawaslu,” imbuh Zudan.

Jika terdapat kesulitan, Zudan menyebut pihaknya siap untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Misalnya, untuk pengiriman logistik ke daerah kepulauan terluar, seperti Natuna dan Anambas.

“Belum lagi di kawasan perbatasan di batas darat yang sampai nanti misalnya di pedalaman Kalimantan Utara, Nunukan ke atas. Tarakan ke atas. Kemudian, yang di wilayah Bengkayang, Sintang, Putussibau. Itu kan yang di dalam-dalam,” sambung Zudan.

Namun begitu, dia menyebut saat ini pengiriman logistik Pemilu 2024 ke daerah perbatasan belum dilakukan.

“Kan ini (pemilu) masih lama, ya. Masih kita lakukan monitoring (pemantauan) karena belum ada pengiriman logistik. Kan belum berjalan ini. Biasanya nanti kalau mau pemilu itu, dua minggu sebelumnya. Itu berkoordinasi untuk memastikan logistiknya sampai di kawasan perbatasan," pungkasnya.