PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 820 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kementerian Sosial (Kemensos) dipastikan semua berhak menggunakan hak suara pada 14 Februari 2024 sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU).

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyaluran suara ODGJ dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. 

"Jadi teman-teman sekali ya, yang di dalam sentra itu pertama yang diperhatikan oleh Kementerian Sosial adalah identitas kependudukan. Identitas kependudukannya apakah dia sudah memiliki atau tidak, ini yang pertama," kata Yahya dalam Diskusi Forum Salemba tentang Kebijakan Penanganan ODGJ di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.

Lantas, Yahya menerangkan apabila ODGJ itu sudah memiliki kelayakan untuk memilihnya itu maka tetap memerlukan pemeriksaan. Karena di dalam regulasi Peraturan KPU (PKPU) mengisaratkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dituju oleh pemilih sesuai dengan mukimnya maka tentu ada kebijakan yang diambil.

Baca Juga: Keyence Indonesia Buka Lowongan Kerja Februari 2024: Terbuka untuk Fresh Graduate

"Jadi misalnya koordinasi dengan panitia pemilihan bahwa orang atas nama A yang kita nanti kumpulkan itu mungkin satu tempat, satu TPS. Jadi dia gak dibalikkan ke kampung halamannya untuk memilih," tuturnya.

"Kalau kita kan sama, ya kita tidak ODGJ aja itu kalau mau memilih di tempat lain itu ada formnya. Nah makanya kemudian yang ODGJ ini disatukan datanya nanti dilaporkan berapa jumlah ODGJ di mana akan menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Selain itu Yahya juga mengingatkan salah satu sentra yang akan digunakan untuk pendirian TPS itu di Inten Soeweno. 

"Kalau di Inten Soeweno enak, dia gak keluar dari sentranya. Bagaimana yang akan keluar dari sentranya? Ini yang mesti memperoleh perhatian khusus," ujarnya.***