PIKIRAN RAKYAT - Media sosial diramaikan oleh video TikTok atas anama @elhasyaaa, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 itu menyebut dirinya menerima Rp25.000 dalam pecahan Rp5.000 untuk uang saku setelah menghadiri pelantikan anggota KPPS.

Cuplikan video itu diunggah di akun Twitter (X), banyak publik yang memberikan komentar pada video tersebut. Ada yang mengatakan mereka mendapat Rp200.000 di daerah mereka, ada juga yang tidak mendapatkan uang saku sama sekali.

Sebagian publik menuduh adanya sunat anggaran dan jumlah tersebut kurang dari yang seharusnya. Para pengamat berpendapat agar dugaan-dugaan tersebut harus diusut tuntas, karena perilaku tersebut merupakan tindakan koruptif yang tidak bisa ditoleransi.

"Semua kejanggalan harus dikawal agar diusut tuntas, sebab jangan-jangan itu adalah fenomena gunung es dari dugaan skandal penyimpangan pengadaan yang lebih besar," kata Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kenapa Uang Saku Bimtek KPPS Pemilu 2024 Berbeda?

Dalam video yang berdurasi dua menit, akun TikTok @elhasyaaa menyebut dirinya hanya menerima Rp25.000 setelah menghadiri pelantikan anggota KPPS. Menurut profil akun tersebut, kejadian itu terjadi di Parung, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 25 Januari 2024.

Setelah mendapat makanan kecil, dia juga mendapat amplop berisi uang. Dalam video tersebut, dia mengaku berharap mendapatkan setidaknya Rp50.000, namun setelah dibuka hanya uang pecahan Rp5.000 sebanyak lima lembar.

Cuplikan video tersebut viral di media sosial dan menuai ragam komentar pro kontra dari masyarakat. Mereka menduga ada yang melakukan sunat anggaran sehingga uang saku anggota KPPS di setiap daerah berbeda.

Akun Instgaram Komisi Pemilihan Umum (KPU) @kpu_ri pun dibanjiri komentar netizen yang mempertanyakan besaran uang saku yang seharusnya diterima anggota KPPS.

Salah satu pertanyaan publik, yakni "Tolong diperhatikan lagi dong anggota KPPS di seluruh Indonesia, uang transport bimtek dan pelantikan masa ada yang dapat cuma Rp50 ribu, malah ada yang gak dapat sama sekali," kata pengguna akun Instagram @_aliffffffffffff.

KPU RImerespons dengan mengatakan bahwa uang saku anggota KPPS di setiap daerah berbeda karena menyesuaikan perda setempat dan sesuai kesepakatan dengan pemerintah setempat.

"Kalau jarak menuju lapangan atau tempat pelantikannya hanya 10-15 menit tentu beda dengan jarak tempuhnya 49-50 menit atau lainnya. Itu salah satu indikator," kata KPU menanggapi pertanyaan salah satu pengguna Instagram bernema @fii.youu.

KPU RI juga menegaskan bahwa semua anggota KPPS mendapat honor yang sama.

Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos alias Titi menanggapi dugaan masyarakat terkait adanya sunat anggaran karena uang saku bimtek KPPS Pemilu 2024 berbeda di setiap daerah. Menurutnya, dugaan-dugaan tersebut harus diusut tuntas karena termasuk tindakan koruptif yang tak bisa ditoleransi.

"Semua kejanggalan harus dikawal agar diusut tuntas, sebab jangan-jangan itu adalah fenomena gunung es dari dugaan skandal penyimpangan pengadaan yang lebih besar," ujarnya.

Apa yang Harus Dilakukan KPU?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan bahwa isu viral ini membuat KPU harus lebih terbuka dan transpara terkait penandaan Pemilu.

Hal ini bertujuan agar publik bisa ikut bersama mengawasi agar tidak ada penyimpangan. Menurut Titi, sikap terbuka dan transparan akan membantu mencegah KPU terlibat penyimpangan.

"Selain itu juga mengefektifkan pengawasan internal agar bisa meminimalisir tindakan menyimpang dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyelenggaraan kegiatan di lingkungan penyelenggara pemilu," tuturnya.

Sementara Rima Baskoro, analisis kebijakan publik mendorong KPU agar bisa melibatkan value of human life atau nilai hidup manusia sebagai salah satu pertimbangan.

"Pertimbangan value of life dalam cost-benefit analysis mencerminkan pentingnya kehidupan anggot KPPS dan kepentingan kesejahteraan anggota KPPS sehubungan dengan tugas dan kewenangannya yang berat dalam memngawal demokrasi melalui Pemilu," tuturnya.***