Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menghadiri rapat perdana Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Suharso menjelaskan ada komite ini nantinya proyek atau program pemerintah ke depan dihitung berdasarkan risiko yang akan terjadi. Sehingga tidak akan terjadi mangkrak.

Terpantau dalam rapat juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

-

-

"Jadi gini yang pertama kita ingin menentukan risk appetite-nya lah, jangan sampai nanti (proyek/program) kita sudah tetapkan dia tidak achievable," ungkap Suharso yang juga menjabat sebagai Ketua Komite MRPN.

Ia mencontohkan seperti proyek stunting Suharso menyebut harus dihitung tingkatan risiko yang terjadi. Mulai dari risiko tinggi, menengah, hingga kecil. Sehingga ketika mendapati proyek terkendala rencana mitigasi yang akan dilakukan sudah siap.

Foto: Proyek Mangkrak Revitalisasi Pasar Senen Blok VI Era Anies. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Proyek Mangkrak Revitalisasi Pasar Senen Blok VI Era Anies. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Apakah dia bener-bener bisa turun 2%, atau cuma 1% atau 1,5% kemungkinan-kemungkinan dia gak turun 2% itu jadi sudah bisa dihitung, lalu ditentukan yak kita bisa moderate kita bisa toleransi kalau turun 1%. Sekarang itu tidak kita lakukan," katanya.

Ia juga berharap dengan adanya komite ini membuat belanja anggaran pemerintah jadi lebih efektif. Karena proyek atau program berdasarkan risiko di tiap masing-masing daerah.

"Anggaran-anggaran yang ada juga jauh lebih efektif, anggaran itu gak bisa seenaknya aja sebut butuh 100 miliar, 'bener gak ternyata hanya Rp 80 miliar, Ooo Harso (Suharso) gak bisa hanya kasih Rp 60 miliar kita gak bisa capai sasaran itu'," imbuhnya.

Dari Perpres 39/2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional memuat tugasnya untuk memperhitungkan dan mengelola risiko pada setiap prioritas pembangunan, Juga meningkatkan tata kelola negara dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pada kesempatan yang terpisah, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Erwin Dimas mengatakan fokus MRPN di tahun 2024 terdiri dari 7 isu strategis. Yakni masalah pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, transisi energi, destinasi pariwisata, dan peresapan.

"7 Topik disepakati dalam rapat," terang Erwin.

Selain itu Erwin juga menjelaskan adanya komite ini berguna untuk mencegah adanya proyek atau program mangkrak di masa depan.

"Apakah untuk mencegah proyek mangkrak? saya pikir tujuannya adalah seperti itu. jadi untuk mencegah proyek ke depan mengalami permasalahan, baik permasalahan alam seperti food estate, ini di luar konteks politik, seperti penanaman di daerah gambut itu berbeda dengan dengan lahan normal," tutupnya.

Adapun menurut Erwin adanya MRPN berguna untuk memitigasi risiko yang tak terpikirkan seperti Covid-19.

[-]

(emy/wur)