PT Freeport Indonesia (PTFI) tinggal menunggu waktu terkait dengan  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini menyusul persetujuan hingga dukungan yang datang terkait hal tersebut dari masyarakat sekitar wilayah operasi tambang dari PTFI

"Setuju mendukung AMDAL segera disahkan," kata Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gergorius Okoare di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, dilansir Selasa (30/1).

Baca Juga: Kinerja Freeport Indonesia, Capai Target Produksi hingga Pecahkan Rekor Dunia

Ucapan itu terlontar saat rapat dari Komisi Penilai AMDAL. Semua mendapat kesempatan dan dilibatkan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian para pihak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

"Rapat Komisi AMDAL Pusat sudah memenuhi perundang-undangan yang berlaku," kata Direktur Pencegahan Dampak Usaha dan Kegiatan Laksmi Widyajayanti.

Komisi Penilai AMDAL (KPA) dari suku Kamoro hadir antara lain Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) dipimpin Ketua Gergorius Okoare, serta perwakilan dari kampung Koperapoka, Nawaripi, Nayaro, Tipuka, Ayuka, Omawita, Fanamo, dan Otakwa.

Komisi Penilai AMDAL (KPA) dari suku Amungme hadir antara lain Lembaga Musyawarah Adat suku Amungme (Lemasa) dipimpin Direktur Eksekutif Stingal Johnny Beanal, serta perwakilan dari Lembah Waa Banti, Lembah Arwanop, dan Lembah Tsinga.

Baca Juga: Fakta Perempuan dalam Industri Tambang, Rode Ajomi Freeport Bagikan Insight-nya!

Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta unsur LSM yaitu Yayasan Hutan Biru dan Yayasan Ekologi Sahul Lestari, perwakilan Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS), Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme Karel Avian Kum.

Direktur Eksekutif Lemasa Stingal Johnny Beanal berharap kerja sama Lemasa, PTFI dan Pemda dapat terus ditingkatkan untuk mengembangkan 11 wilayah adat yang dilingkupi oleh Lemasa. “AMDAL ini luar biasa. Diharapkan kerja sama ke depan makin baik,” katanya.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Dominggus Robert Mayaut berharap optimalisasi tambang dapat berjalan dengan baik dan sinergi antara pemerintah bersama PTFI dalam pelaksanaan program.

Baca Juga: Menteri ESDM Ungkap Cadangan Tambang Freeport Cukup untuk 100 Tahun

"Dampak operasi pasti ada, tetapi langkah mitigasi sudah direncanakan dengan baik oleh PTFI," kata Dominggus.

Masyarakat berharap pemerintah segera menyetujui dan mengesahkan dokumen AMDAL PTFI sehingga masukan dari masyarakat bisa segera dilaksanakan oleh perusahaan dan pemerintah daerah sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dan dampak positifnya.

Antara lain meningkatkan kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat setempat, menggerakkan roda ekonomi khususnya di Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah, serta meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui pajak, royalti, dan deviden.

Rapat AMDAL sore itu ditutup dengan pembacaan Hasil Rapat dimana perwakilan masyarakat menyatakan menyetujui AMDAL perusahaan segera disahkan dengan beberapa masukan seperti memastikan keterlibatan lembaga adat dalam pelaksanaan investasi sosial (kesehatan dan tenaga kesehatan, pendidikan layak untuk anak-anak, air bersih, tenaga kerja, perumahan yang layak).

Baca Juga: Kemensos Pastikan Stok Logistik di Lumbung Sosial Papua Aman

Untuk diketahui permohonan izin AMDAL ini adalah untuk area pertambangan yang sudah ada sebelumnya, jadi tidak ada pembukaan lahan baru. Operasi tambang dilakukan di tempat yang sama.

Baca Juga: Akhirnya! Demi Perluas Pasar Produk UMKM, KAI dan Pertamina Resmi Kerja Sama

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.