Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Pemerintah Kota akan melakukan uji coba terkait penerapan pembayaran parkir non tunai atau pakai Qris.

Eri mengungkapkan, kebijakan ini untuk bertujuan untuk menaikkan pendapatan parkir secara jelas dan transparan serta menghindari kebocoron Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir, akan bisa diketahui secara pasti jumlahnya.

“Nanti kita lihat dan berharap dan Qris bisa mengurangi (jukir liar), kita akan tahu sebenarnya berapa (Jukir) dapatnya, berapa kekurangannya. Nah, dengan non-tunai itu kita bisa mengetahui pendapatan (retribusi parkir) aslinya seperti apa,” kata Eri, Senin (29/1/2024).

Saat ini pembayaran non tunai itu sudah diterapkan di dua lokasi yakni di Taman Bungkul dan di Balai Kota Surabaya. Meski begitu, nantinya penerapan bayar parkir non tunai akan di mulai per 1 Februari 2024 di seluruh titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU).

Namun Eri mengaku dirinya khawatir dengan persiapan warga Surabaya dengan kebijakan pembayaran parkir ini. Lantaran, tak semua warga mempunyai e-banking ataupun Qris. “Tapi saya juga pingin tahu dengan penerapan Qris ini, warga siap apa enggak. Saya khawatir enggak siap,” ujarnya.

Menurut orang nomor satu di Surabaya ini, tak semua warga paham dengan pembayaran non tunai atau gaptek dengan teknologi bayaran. Misal warga seperti  tak memiliki aplikasi E-banking atau E-money. “Kita coba kalau enggak siap non tunai diganti pakai Vocher atau kita akan buka lagi bayar pakai duit atau sak karep e (terserah pakai dua-duanya) atau vocher,” jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Eri, Pemkot Surabaya akan menerapkan alternatif lain yakni non tunai melalui Vocher. “Nanti kota lihat tanggal 1 Februari pakai ini (Qris) semuanya. Nanti lihat ada enggak yang pakai uang,  (kalau ada) berarti evaluasine,” tuturnya.

“Saya harus menjaga perasaan jukir yang dikatakan enggak jujur. Tapi saya ingin buktikan kalau pingin kota dengan kejujuran ya siap dengan non tunai,” pungkasnya.[asg/kun]