Gery David Sitompul | Jum'at, 26/01/2024 20:57 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional membahas Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023, Jakarta, Rabu (25/1).

Jakarta, Jurnas.com - Pengamat politik dari Universitas Nasional (UNAS), Robi Nurhadi menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. Hal itu dibahas Robi dalam acara diskusi public yang digelar Indonesian Youth Conggress, pada Jumat, 26 Januari 2024.

Menurut Robi, pernyataan Presiden Jokowi itu memang tidak diatur dalam regulasi yang melanggar. Tetapi, Robi menilai jika Jokowi sedang membangun suatu kebiasaan politik yang cenderung tidak pernah terjadi di Indonesia. Dia mempertanyakan tentang integritas politik Jokowi.

Robi menegaskan, pernyataan Presiden Jokowi ini bukan pernyataan yang netral. Artinya, lanjut dia, Jokowi menyampaikan itu pada posisi yang memiliki kepentingan.

“Kalau presiden menyatakan seperti itu tidak dalam posisi yang berpihak dalam arti tidak ada kepentingan keberpihakan sebelumnya, maka kita bisa melihat suatu hal yang wajar. Namun public melihat ada kepentingan dan keberpihakan sebelumnya. Maka ini adalah satu persoalan,” jelas Robi.

Robi menjelaskan, setiap perjabat dikenai dengan hukum status and rolle law. Kedudukan politik tentu menuntut peran politik.

"Pernyataan pak presiden tidak bisa dikontekskan sepert di Amerika yang sudah terbangun tradisinya yang akhirnya menjadi ukuran adalah pada saat presiden ini diukur dalam konsep status and rolle law," jelas dia.

Dalam konteks Indonesia, Robi menyebut bahwa presiden di Indonesia bukan kepala eksekutif, tetapi juga kepala negara. Di mana, presiden adalah administrator tertinggi dan karena itu Jokowi membawahi para administrator negara lainnya.

Robi pun menggambarkan sebuah kapten dalam tim sepak bola. Di mana, pemain sepak bola itu akan mengikuti kaptennya. Dia pun mempertanyakan, bagaimana jika anggotanya tidak mengikuti kaptennya jika yang justru punya keberpihakan tertentu.

“Jadi konteksnya jika kita melihat presiden ini dalam konteks demokrasi Amerika yang memungkinkan dia dilihat sebagai kepala eksekutif dan ia berangkat sebagai dari satu kelompok politik dan diwajarkan untuk berpihak . Tetapi jika melihat konteks yang kepala aministrator tertinggi posisi presiden itu dituntut perannya itu untuk menjadi regulator atau wasit bukan sebagai pelaku bukan juga sebagai pemain,” jelas Robi.

Kendati demikian, lanjut Robi, problemnya adalah regulator atau wasit harus juga dibolehkan menjadi pemain tentu yang terjadi adalah konfik kepentingan seperti yang terjadi sekarang ini.

Perlu diketahui, kegiatan diskusi public ini dengan menghadirkan narsum Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad, Pengamat Politik Universitas Nasional Robi Nurhadi, dan Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati. Adapun peserta diskusi seperti organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas.

TAGS : Pemilu 2024 Dinasti Politik Presiden Jokowi Presiden Boleh Kampanye