SUMUTPOS.CO – Menjelang 20 hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan kesiapan sumber daya manusia penyelenggara. Puncaknya, kemarin sebanyak 5.741.127 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilantik secara serentak.

PELANTIKAN tersebut, dipimpin secara seremonial dari Jakarta. Adapun para KPPS hadir di 71.000 lokasi pelantikan di 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, usai dilantik, para KPPS akan langsung menjalani bimbingan teknis hingga 27 Januari mendatang. Dalam bimtek, ada sejumlah hal yang ditekankan Hasyim. Pertama, para anggota KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara harus bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Demikian juga segenap peraturan KPU, terutama peraturan KPU yang mengatur tentang kegiatan pemungutan penghitungan suara,” ujarnya di Hotel Merlyn Jakarta.

Pemahaman terhadap aturan sangat krusial. Sebab, itu yang harus menjadi pedoman dalam melayani pemilih. Selain itu, Hasyim juga menekankan aspek integritas petugas. “Karena itu juga terikat kepada kode etik penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Di luar kedua aspek tersebut, Hasyim juga meminta para KPPS untuk tidak segan melakukan konsultasi dengan jajaran penyelenggara di atasnya. Khususnya jika terjadi situasi-situasi yang problematik.

Sementara itu, jika berkaca dari kasus di 2019, ada lebih dari 800 orang petugas TPS yang gugur akibat menggelar pemilihan serentak lima surat suara untuk pertama kalinya. Terkait hal itu, Hasyim menegaskan hal itu sudah dievaluasi.

Kebijakan yang diambil sebagai tindaklanjut adalah memperketat syarat rekrutmen petugas. Dari sisi usia, KPU membatasi maksimal 55 tahun. Kemudian dari sisi kesehatan, wajib terbebas dari diabetes, kolesterol dan darah tinggi.

Kriteria tersebut sesuai dengan rekomendasi otoritas kesehatan. “Karena hampir semua yang meninggal mengidap komorbit atau ada penyakit bawaan,” tuturnya.

Meski sudah diantisipasi, Hasyim juga memastikan ada jaminan sosial bagi para petugas. Itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Instruksi presiden ini ditunjukkan kepada menteri dan kepala daerah. Salah satu poinnya mamasukkan jenis pekerjaan yang diberikan jaminan sosial adalah penyelenggara Pemilu. Yang mana jaminan dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah masing-masing.

“Mengapa? Karena yang menjadi anggota penyelenggara Pemilu kan warga dari daerah setempat,” tuturnya. Di luar itu, honor penyelenggara juga dinaikkan hampir dua kali lipat. Dengan berbagai perbaikan hak tersebut, Hasyim berharap petugas TPS bisa lebih maksimal bekerja.

321.125 Petugas KPPS se-Sumut Dilantik Serentak

Sebanyak 321.125 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dilantik serentak se-Sumut, Kamis (25/1) pagi. Pelantikan ini, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Sumatera Utara bersama jajarannya.

Selain itu, pelantikan juga menggelar penanaman ribuan pohon yang dilakukan serentak di masing-masing lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk pelantikan KPPS ini digelar di masing-masing kecamatan se-Sumut.

“Serentak di seluruh wilayah NKRI, kita tanam pohon sesuai dengan arahan ketua KPU RI,” jelas Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, kepada wartawan, di Kota Medan.

Didampingi Sekretaris KPU Sumut, Sapran Daulay dan Koordinator Divisi SDM KPU Sumut, Robby Effendi, Agus mengatakan petugas KPPS merupakan ujung tombak dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Usai dilantik KPPS akan langsung kita berikan bimbingan teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara,” kata Agus.

Agus meminta kepada KPU kabupaten/kota untuk tetap fokus dalam pendistribusian logistik, yang harus melibatkan petugas KPPS di masing-masing TPS.

“Logistik sudah 100 persen sudah sortir dan lipat. Sekarang sudah tahap setting dan packing ke kotak suara, untuk selanjutnya jelang 14 Februari akan didistribusikan ke TPS,” jelas Agus.

Untuk diketahui, jumlah TPS di Sumut sebanyak 45.875. Sedangkan jumlah KPPS pada Pemilu 2024 yang dilantik sebanyak 321.125 orang. “Sementara sejumlah pohon itu akan ditanam di 5.234 lokasi pelantikan KPPS di Sumut,” ucap Kordinator Divisi SDM KPU Sumut, Robby Effendi.

Sementara di Kota Tebingtinggi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi, Emil Sofyan mengatakan, Kamis (25/1) sebanyak 3.619 anggota KPPS se-Kota Tebingtinggi di kukuhkan di setiap kelurahan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pelantikan dilaksanakan di kantor lurah masing-masing tempat KPPS bertugas. Pelantikan dilakukan secara nasional serentak seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan penanaman pohon.

Dijelaskan Ketua KPU Kota Tebingtinggi H Emil Sofyan bahwa rekrutmen KPPS ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Seleksi terbuka ini hanya seleksi administrasi dan tidak dilakukan wawancara.

“Dalam proses rekrutmen beberapa waktu yang lalu terdapat calon pelamar yang tercatut namanya dalam sistem informasi partai politik (Sipol), maka aturan KPU menjelaskan bahwa yang tercatut cukup membuat surat penyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik yang ditujukan kepada partai politik yang mencatut nama yang bersangkutan,” jelasnya.

Emil menjelaskan untuk selanjutnya 3.619 orang KPPS yang dilantik akan mengikuti bimtek terpadu yang diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan tinggal 30 Januari 2023 perkecamatan. Adapun jadwal bimtek sudah disusun oleh sub bagian SDM.

“Diharapkan kepada petugas KPPS di Kota Tebingtinggi yang sudah dikukuhkan untuk tetap menjaga kesehatan. Laksanakan tugas dengan baik dan harus mengikuti bimbingan teknis agar nantinya saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari, tidak ada kendala dilapangan,” jelas Emil. (far/jpg/gus/ian/azw)