JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memiliki hak untuk memilih pasangan calon tertentu.

Rosan meminta masyarakat untuk menghormati jika Jokowi menjatuhkan pilihannya.

"Kan tadi sudah disampaikan di banyak orang, bahwa itu kan seorang presiden pasti mempunyai hak untuk memilih. Ya kita hormatilah hak-hak seorang untuk memilih, untuk mendukung, ya itu kita hormati bersama," ujar Rosan di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

"Kayak kita di sini semua kan juga punya untuk memilih. Pasti punya pilihannya juga ya kita semua saling menghormati," kata dia.

Baca juga: Sekjen PSI Sebut Jokowi Masih Netral, Belum Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran

Rosan menyampaikan, pihaknya menerima semua dukungan karena pasti akan memberikan dampak positif.

Hal yaang terpenting, kata Rosan, TKN Prabowo-Gibran terus berkampanye dengan baik.

Dia turut menyampaikan pesan Prabowo bahwa mereka semua harus tetap menjaga persatuan dalam berkampanye.

"Dan itu yang benar-benar ditekankan, tetap jaga persatuan, jangan sampai terjadi membuat keributan, apalagi perpecahan di bawahnya," ucap Rosan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Baca juga: Bandingkan Jokowi dan Obama, Andi Widjajanto: Kalau di Indonesia, Obama-nya Malah Dukung Trump

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.