Bawaslu DKI Jakarta menyebut menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari sejumlah pihak. Pihak yang melaporkan mulai dari masyarakat, PT KAI, hingga PT Jasa Marga.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Benny Sabdo mengatakan, laporan tersebut masuk berkaitan dengan alat peraga kampanye (APK).

"Kami juga ada laporan terkait apk itu setidak-tidaknya ada tiga. Pertama dari masyarakat aliansi pegiat pemilu, kedua dari PT KAI, dan ketiga dari PT Jasa Marga. Itu semuanya melaporkan soal APK," kata Benny di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari masyarakat, Bawaslu DKI menerima laporan terkait adanya APK di tempat-tempat terlarang. Begitu pula dengan PT KAI dan Jasa Marga, yang dinilai membahayakan.

"Kalau yang aliansi masyarakat peduli pemilu ini lebih ke pada tempat-tempat terlarang tadi ya, jembatan layang, jembatan penyeberangan, dan seterusnya. Lalu PT KAI melaporkan yang di rel kereta api. Itu membahayakan juga bagi kereta yang berjalan, dan juga PT Jasa Marga ini tol. Memang di tol-tol itu dipasang juga di jalannya," imbuhnya.

Selain itu, Bawaslu DKI juga menerima laporan terkait adanya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif. Kemudian juga mengusut terkait dugaan kekeluliruan pengiriman surat suara ke Taipei.

"Jadi selain APK, laporan yang masuk itu soal dpt, itu di Jakarta selatan. Lalu hari ini minggu ini, kami juga melakukan penelusuran terkait kasus yang ada di Taipei, yaitu surat suara yang dikirim lebih dulu. Mestinya surat suara dikirim di bulan Januari, nah itu dikirim di bulan Desember. Kenapa bawaslu DKI? karena Taipei masuk dapil luar negeri," ungkapnya.

Ulasan Debat Pilpres 2024

Temukan analisa debat capres-cawapres pilihanmu hanya di detikpemilu!