MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi. Dia menyebut Presiden dan Menteri boleh berkampanye serta berpihak kepada pasangan capres dan cawapres tertentu.

Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam menilai, secara etika, pernyataan Presiden Jokowi, tidak tepat.

Menurutnya, publik akan meninjau ulang kredibilitas Jokowi sebagai Presiden. Sebab, beberapa waktu lalu Jokowi pernah mengatakan bahwa ASN, TNI, dan Polri harus netral. Ironisnya, kini Jokowi mengatakan hal sebaliknya.

Baca juga:

Istana Jelaskan Maksud Jokowi Soal Presiden Boleh Berpihak dalam Pemilu

“Ketika dia mengatakan sebaliknya, masyarakat jadi ingat perkataannya yang sering berkata sebaliknya. Kalau sudah persoalan etika, ya sanksi hukumnya memang tidak ada. Tapi, publik akan menilai kredibilitas Jokowi dan mendorong masyarakat semakin mencurigai adanya politik dinasti,” kata Hikam dalam keterangannya, Kamis (25/1).

Hikam mengungkapkan, dari sudut pandang politik dinasti, sangat sulit memisahkan fakta Jokowi sebagai Presiden dan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Apalagi Jokowi mengatakan hal tersebut saat menghadiri acara di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto, capres pendamping Gibran.

“Publik semakin disodori bukti keberpihakan dan publik akan mencatat. Saya kira, enggak pas kalau seorang presiden dan kepala pemerintahan memihak. Persoalannya sekarang ada pada kata memihak. Bukan soal kampanye, karena kalau kampanye, legalitasnya ada,” tegasnya.

Menristek era Presiden Abrurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga mengungkapkan, Jokowi merasa nyaman bermain dengan caranya sendiri karena tidak pernah bertarung pada Reformasi 1998.

“Negara ini, idealnya seperti yang diinginkan Reformasi 98. Terbuka peluang bagi siapa saja untuk memimpin. Jokowi enggak pernah mengalami pertarungan reformasi. Dia nyaman dan dia bermain dengan caranya sendiri,” ujarnya.

Hikam merefleksikan situasi ini dengan teori demokrasi. Ketika berada di puncak kekuasaan, manusia cenderung bertahan dan memperluas kekuasaan.

“Demokrasi dibutuhkan karena para filsuf demokrasi sadar tidak mungkin orang berkuasa tanpa bertahan dan memperluas kekuasaannya. Makanya perangkat demokrasinya adalah membatasi,” kata penulis buku berjudul Demokrasi dan Civil Society itu. (Pon)

Baca juga:

Bela Jokowi, Yusril: Presiden Boleh Berpihak Pada Pemilu