PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN), Zulkifli Hasan mengatakan pihak-pihak yang tak sepakat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpihak pasti berasal dari kubu paslon yang tidak dapat dukungan.

Dia mengatakan wajar lawan politik kubu yang didukung Jokowi terpantik dengan adanya pernyataan lugas Presiden RI, terkait keberpihakan dan niat turun gunung kampanyekan jagoannya.

Zulhas menyatakan hal tersebut selepas mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Ia menegaskan, pejabat publik boleh menaruh dukungan pada siapa saja dalam kontestasi pemilu sebagai perwujudan dari hak berdemokrasi. Asal tak ada fasilitas negara yang dipakai, apapun bentuk dukungan baginya wajar dan diperbolehkan.

"Ini jabatan publik, jabatan politik yah. Ada yang bilang, kalau gitu (presiden/pejabat publik) nggak usah memihak, yah kalau lawan yah begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa," ujar dia.

Mulanya, Zulhas merespons polemik Jokowi yang telah terang-terangan memihak di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Baginya, Jokowi berhak mendukung siapa saja dalam pesta demokrasi kali ini.

"Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh," kata Zulhas.

Zulhas melanjutkan, jabatan publik yang diperbolehkan dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu kembali ke hak masing-masing sebagai warga negara Indonesia.

"Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya," ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Baca Juga: Prabowo Soal Fregat Merah Putih: Kapal Perang Terbesar 100 Persen Buatan Putra-Putri Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang presiden dan menteri memiliki hak demokrasi, dan hak politik. Oleh karena itu, Jokowi menyebut presiden boleh melakukan kampanye.

Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menanggapi adanya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres tertentu di Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 24 Januari 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya. ***