Pengamat politik Fernando EMas menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan akan ikut berkampanye dan memihak capres tertentu. 

Fernando menilai seorang presiden seharusnya bersikap netral pada pilpres dan tidak berpihak pada salah satu pasangan capres dan cawapres untuk menjaga netralitas aparatur negara serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Namun, tidak ada larangan yang mengatur bahwa Presiden atau Wakil Presiden untuk tidak boleh berpihak atau berkampanye bagi salah satu pasangan capres dan cawapres. Dalam UU Pemilu hanya diatur bahwa Presiden Jokowi harus cuti apabila berkampanye untuk kepentingan Gibran yang merupakan anak kandungnya," kata Fernando.

Karena tidak ada diwajibkan agar presiden atau wakil presiden netral pada saat pilpres, sehingga diharapkan sikap negarawannya yang seharusnya lebih mementingkan pelaksanaan pemilu secara demokratis.

Ia menilai di Pilpres ini, salah satu kontestan Pilpres adalah anak kandungnya sendiri sehingga sangat tidak mungkin diharapkan akan bersikap netral.

"Apalagi sejak awal proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap ada turut campur tangan Jokowi melalui Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar presiden," tambahnya.

Untuk itu, akan lebih baik kalau Jokowi selama masa pemilu melakukan cuti sehingga bebas berkampanye untuk Gibran.

"Atau lebih baik mundur dari jabatannya sebagai Presiden sehingga masyarakat akan lebih percaya proses pemilu. Saran saya sebaiknya mundur saja dari jabatan sebagai Presiden sehingga Kyai Ma'ruf Amin yang akan melanjutkan pemerintahan. Saya yakin, masyarakat akan lebih percaya pada proses pemilu tahun ini kalau dipimpin oleh Ma'ruf Amin," terangnya.

Baca Juga: Upayakan Transisi Energi, PLN Ambil Langkah Ini

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.