tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama sejumlah menteri melakukan rapat koordinasi tingkat menteri terkait pembentukan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada Senin (15/5/2023) pagi. Rapat koordinasi itu salah satunya membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pelaksana Percepatan UU PPRT Edward Omar Sharif Hiariej, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta perwakilan dari sejumlah Kementerian/Lembaga.

Dalam rapat itu, Menteri Ida menyebut pembahasan DIM RUU PPRT telah selesai. DIM RUU PPRT mencakup 367 DIM, terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.

"DIM yang kami bahas ada 238 DIM, yang akhirnya setelah kami lakukan pembahasan menjadi 367 DIM," kata Ida saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pengesahan UU PPRT di Jakarta.

Menurut Ida, penambahan jumlah DIM dari 238 menjadi 367 tersebut tak terlepas dari hasil koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga maupun hasil dari serap aspirasi.

"Alhamdulillah seluruh stakeholders mendukung RUU ini segera dibahas dan disahkan," katanya.

Secara rinci, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. "Di situ dijelaskan bahwa tujuannya adalah pelindungan PRT dalam mencegah segala bentuk kekerasan bagi PRT," jelasnya.

Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan. Nantinya perekrutan PRT dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama, perekrutan secara langsung calon PRT yang dilakukan oleh Pemberi Kerja dan berdasarkan Kesepakatan. Kedua, perekrutan secara tidak langsung calon PRT yang dilakukan oleh P3RT.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelasnya.

Bab IV berisi tentang hubungan kerja; Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian. "Dan saya kira yang harus menjadi concern kita bersama adalah terkait dengan peningkatan keahlian dan keterampilan," ujarnya.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT); Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan; dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan. Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyebut DIM RUU PPRT akan dikirim ke DPR dalam beberapa hari ke depan.

“Lebih cepat, lebih baik. Karena dari pemerintah sudah selesai dalam pembahasannya,” kata Anwar kepada wartawan Tirto, Senin siang.