PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta pejabat negara, termasuk Mahfud MD, yang berkontestasi di Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya. Hal itu dilakukan, demi menghindari konflik kepentingan.

Dia mengaku, telah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait usulan agar pejabat yang mengikuti kontestasi politik untuk melepas jabatannya. Selain itu, dia juga mendorong supaya ada aturan lebih tegas terkait pejabat negara yang mengikuti pilpres.

Ganjar Pranowo turut menyoroti banyaknya pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye ke daerah-daerah dengan alasan kunjungan kerja.

"Orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tetapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," tuturnya.

Tak lama setelah itu, muncul isu bahwa Mahfud MD yang maju sebagai Cawapres Nomor Urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo akan mengundurkan diri dari jabatan Menkopolhukam. Lalu, benarkah isu tersebut?

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi saran capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo agar seluruh pejabat negara yang ikut bertarung dalam Pilpres 2024 mundur dari jabatannya di pemerintahan saat ini untuk menghindari konflik kepentingan. Termasuk Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya.

"Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ujarnya di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 23 Januari 2024.

Bagi Hasto Kristiyanto, rakyat lah yang memegang kekuasaan, terlebih kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) hanya dapat diikuti setiap lima tahun sekali.

"Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu," ucapnya.

Mahfud MD dinilai kini lebih rajin mengkritik pemerintah setelah menjadi calon wakil presiden nomor urut 3, pendamping Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah.

Dia mengatakan, Mahfud MD sebaiknya mundur dari kabinet Jokowi. Sebab, selama Mahfud MD masih berada di Kabinet Indonesia Maju, kritik tersebut tidak pantas keluar lantaran dia adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri.

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ucap Fahri Hamzah.

Kritik tersebut keluar setelah penyampaian Mahfud MD dalam debat keempat Pemilu 2024. Dia menyoroti soal perkataan Mahfud MD yang menyebut ada aparat hukum hingga pejabat yang mem-backup perusahaan tambang ilegal di Indonesia.

Justru bila memang ada aparat penegak hukum yang menjadi bekingan hingga pejabat juga, kesalahan Mahfud MD sendiri yang masih menjabat Menkopolhukam hingga saat ini.

"Itu salahnya Pak Mahfud semua, ya dia Menko-nya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, Pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang polhukam itu urusannya dia," kata Fahri Hamzah.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD membantah soal isu yang menyebut Mahfud MD akan mengundurkan diri sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menkopolhukam).

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan isu mundurnya Mahfud dari kursi Menkopolhukam adalah kabar yang tidak benar. Dia memastikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih menjabat sebagai Menkopolhukam.

"Isu tersebut tidak benar. Tidak ada," katanya saat dikonfirmasi, Selasa, 23 Januari 2024.

Beredar informasi bahwa Mahfud akan menanggalkan jabatan Menkopolhukam. Bahkan, sempat beredar kabar Mahfud akan mengumumkan pengunduran dirinya pada hari ini Selasa 23 Januari 2024 malam.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan, memang ada pesan khusus dari wacana mundurnya Mahfud MD sebagai menkopolhukam. Menaikkan elektabilitas, juga bisa. Namun, tidak akan berpengaruh secara signifikan karena langkah mundurnya Mahfud MD ini.

“Bicara pengaruh secara elektoral dengan peta yang sudah ada sekarang, pengaruh tidak akan terlalu besar. Tidak akan membuat pasangan Ganjar-Mahfud (GaMa) ujug-ujug unggul. Perilaku memilih dari pemilih ini dipengaruhi banyak faktor,” katanya kepada kepada Pikiran Rakyat pada Selasa, 23 Januari 2024.

Ada yang memilih karena melihat debat, faktor Jokowi, atau faktor lain. Namun, mundurnya Mahfud MD tidak akan membuat pemilih, terutama strong voters beralih.

Firman Manan mengatakan, semakin dekat hari pemungutan suara, strong voters sudah di angka 80-90 persen. “Yang paling mungkin bisa mengungguli pasangan Anies dan Muhaimin (AMIN) karena isu mundurnya Mahfud ini tidak mudah menjadikannya sebagai insentif elektoral,” ucapnya.

Firman Manan mengatakan bahwa jika benar Mahfud mundur dari jabatan menteri, bisa jadi memunculkan sentimen negatif dengan anggapan Mahfud telah meninggalkan tanggung jawab. Karena posisi menkopolhukam ini merupakan posisi strategis, kata Firman, bisa berperan terkait isu netralitas TNI dan Polri.

Akan tetapi, dia mengatakan bahwa bisa jadi asumsi akan lolos ke putaran dua menjadi dorongan Mahfud MD untuk mundur, sehingga leluasa fokus pada pertarungan politik. Karena jika memang lolos hingga putaran dua, proses kontestasi lebih panjang sampai dengan Juni 2024.

Firman Manan menyebutkan, langkah Mahfud MD ini bila benar mengundurkan diri, memang ingin memberikan pesan koreksi dan etika terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang membiarkan pejabat publik tetap berada di posisinya. Selain itu, ada opini yang ingin dibangun tentang peluang konflik kepentingan yang terjadi karena bertahan dengan jabatannya.

Perludem pernah menyampaikan saran serupa agar mereka yang ikut kontestasi Pemilu 2024 mundur dari jabatannya. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai para menteri atau pejabat yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024, sebaiknya mundur dari jabatannya. Meskipun, dalam aturan diperbolehkan untuk mengajukan cuti.

Mahfud MD menjawab isu pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Meski sebelumnya sang Capres meminta para peserta Pilpres 2024 mundur dari jabatan publik untuk menghindari konflik kepentingan, Mahfud MD rupanya memiliki strategi untuk menghadapi potensi tersebut.

Dia mengklaim, tak pernah menggunakan fasilitas negara selama mencalonkan diri sebagai Cawapres, termasuk meminta para pejabat menjemputnya saat melakukan kunjungan kerja di daerah. Oleh karena itu, hematnya perilaku tersebut dapat dijadikan role model bagi Capres maupun Cawapres lain yang sejatinya saat ini masih tergabung di Kabinet Indonesia Maju maupun jabatan fungsional lainnya.

"Percontohan saya sudah cukup," ucap Mahfud MD.

Mengingat upayanya untuk menghindari konflik kepentingan sudah dilakukan semaksimal mungkin, dia menuturkan akan tetap menjalani tugas sebagai Menko Polhukam hingga waktu yang tepat tiba. Lebih lanjut, keputusan itu didasari oleh rasa hormat pada presiden yang telah memberi amanat padanya untuk diemban dalam misi mengabdi pada bangsa.

"Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan sepenuh ketulusan, dan dengan dasar ketulusan itu juga saya akan melanjutkan tugas-tugas bersama Ganjar Pranowo," tutur Mahfud MD.

Di sisi lain, langkah ini diambilnya sebagai ikhtiar menjadi politisi yang taat prosedur dan etika di lingkungan politik.

"Juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN, itu harus begitu disiplin begitu tidak bisa pergi begitu saja dari Pak Jokowi tapi juga tidak bisa lalu menghindari aturan organisasi," ujar Mahfud MD.

"Agar yang lain tahu kalau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," ucapnya menambahkan.

Terakhir, Mahfud MD menekankan akan terus mengemban amanat sebagai Menko Polhukam, dan berhenti dari jabatannya jika waktu yang dirasa tepat datang.

"Menunggu timing, dan dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa tapi saya ingin memberikan pelajaran etika pada para pejabat," katanya.***