JAKARTA, KOMPAS.com - Debat keempat pemilu presiden (pilpres) yang digelar Minggu (21/1/2024) mempertemukan tiga calon wakil presiden (cawapres), yakni, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Debat mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa.

Tak hanya adu gagasan, visi, misi, dan program, debat juga menjadi ajang cawapres melempar kritik ke pemerintah. Kritik banyak dilontarkan oleh Muhaimin dan Mahfud.

Muhaimin misalnya, sejak awal menyampaikan gagasan, langsung mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengaku prihatin lantaran food estate justru menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan.

Oleh karenanya, jika memenangkan Pilpres 2024, Muhaimin dan calon presiden (capres) pasangannya, Anies Baswedan, berjanji untuk menghentikan program yang ditangani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subainto ittu.

“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Baca juga: Sentil Gibran, Cak Imin: Kita Debat Pilpres Bukan Tebak-Tebakan, Levelnya Policy dan Ada Etika

Mengutip salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Haji Hasyim Asy’ari, Imin menyebut bahwa petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, saat ini, negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan.

Ia menyebut bahwa dalam 10 tahun terakhir, ada sekitar 16 juta petani gurem atau petani yang lahannya kurang dari 0,5 hektare. Sementara, ada seseorang yang memiliki tanah seluas 500.000 hektare.

Imin memang tak menyebut sosok yang dimaksud. Namun, beberapa waktu lalu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat mengungkap bahwa dirinya memiliki lahan yang luasnya mencapai 500.000 hektare.

Muhaimin juga menyinggung soal krisis iklim dan bencana ekologi. Menurutnya, persoalan ini tak bisa selesai hanya dengan mengandalkan proyek tanggul laut atau giant sea wall yang direncanakan oleh pemerintah.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, penanganan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Namun, hal ini belum tampak dari pemerintahan Jokowi.

“Kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius, bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya,” ujar Muhaimin.

Baca juga: Jebakan Gibran dan Strategi Cak Imin-Mahfud yang Tak Termakan Umpan...

Imin menyebut, kebijakan pembangunan nasional mestinya berpijak pada keadilan, baik keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria, maupun keadilan sosial.

Dia bilang, rakyat wajib dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat, mesti menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional.

“Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita, energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan, kita tidak boleh diam,” tutur Imin.