JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dinilai kompak menyerang cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat keempat pemilu presiden (pilpres), Minggu (21/1/2024).

Hal ini terlihat ketika Muhaimin dan Mahfud menyinggung kebijakan food estate atau lumbung pangan, impor pangan, serta melemparkan tudingan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap abai pada petani.

“Strategi itu kembali dilakukan 1 dan 3 bersama-sama untuk mendegradasi basis elektoral 2,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (22/1/2024).

Meski masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meno Polhukam), kata Umam, Mahfud justru secara vulgar memainkan sikap oposisi dengan mengkritik keras sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi.

Hal ini ditegaskan Mahfud ketika menyebut petani tidak berdaulat, subsidi pupuk meningkat di tengah berkurangnya angka petani dan jumlah lahan, dan food estate yang gagal.

Baca juga: Drone Emprit: Gibran Dapat Sentimen Negatif Tertinggi Saat Debat, Cak Imin Sentimen Positif Terbanyak

Lagi-lagi, Mahfud tampil dengan bekal pengalaman riil. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai enggan terjebak dengan jawaban-jawaban prosedural dan normatif, khususnya terkait isu penegakan hukum dan aturan.

“Sikap kritis Mahfud ini tampaknya menjadi cermin dari kian mengerasnya sikap politik PDI Perjuangan kepada pemerintahan Jokowi saat ini,” ujar Umam.

Sementara itu, Muhaimin tampil lebih santai, sekaligus berani dan agresif. Ia melancarkan serangkaian serangan terbuka ke Gibran dengan menyinggung pemerintahan Jokowi yang menunda pajak karbon, hilirisasi ugal-ugalan, dan devisa nikel yang sangat kecil.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga beberapa kali berusaha memprovokasi dan memantik emosi kubu nomor urut 2 dengan menyentil kepemilikan lahan 500.000 hektar milik Prabowo. Bahkan, Muhaimin sempat mencoba memprovokasi Gibran dengan menyampaikan istilah “catatan Mahkamah Konstitusi”.

“Muhaimin juga terkesan langsung menyerang pribadi Jokowi, ayahanda Gibran, dengan menyinggung tentang isu ijazah palsu hingga sentilan tentang penghormatan pada masyarakat adat bukan sesederhana memakai baju adat saat peringatan 17 Agustus setiap tahunnya,” kata Umam.

Di sisi lain, Gibran memang sesekali menyerang. Namun, Wali Kota Solo itu beberapa kali memainkan strategi defensif lantaran harus menjawab kinerja pemerintahan Jokowi selama ini.

Pada saat bersamaan, Gibran banyak melontarkan gimik ke lawan yang justru terkesan berlebihan dan kurang simpatik.

“Karena Gibran lebih memilih melanjutkan gimik yang kurang simpatik, akhirnya kubu 1 dan 3 kompak mengantam strategi itu dengan judgement pertanyaan receh dan tidak layak untuk dijawab,” ucap Umam.

Melihat ketatnya pola serangan antartiga cawapres, Umam pun menilai bahwa penampilan Muhaimin, Gibran, dan Mahfud dalam debat keempat cenderung berimbang.

“Masing-masing cukup disiplin untuk menjaga poin politik mereka agar tidak dicuri lawan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Analisis Public Speaking Debat Cawapres Keempat

Untuk diketahui, debat keempat pilpres yang berlangsung Minggu (21/1/2024) malam mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa itu. Debat digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.