Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 15 menteri di Kabinet Indonesia Maju dikabarkan siap mundur dari pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin. Beberapa nama yang diisukan antara lain adalah Menteri Keuangan SriMulyani, Menteri Luar Negeri RetnoMarsudi, hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Berikutnya adalah lima orang ada PDI Perjuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa. Dua menteri PKB dan seorang menteri Nasdemi yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga berada dalam daftar.

Nama lainnya adalah Menteri ESDM Arifin Tasri serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

-

-

Isu ini pada mulanya digulirkan oleh ekonom senior Faisal Basri beberapa waktu lalu. Dia mengatakan para menteri tengah menunggu momentum pas untuk mengundurkan diri.

"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur," kata Faisal dalam acara Political Economic Outlook yang digelar PROGRESIF, seperti dikutip Selasa (16/1/2024).

Proses pengunduran diri menteri pernah terjadi juga saat pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, Faisal bercerita ada 12 menteri lain yang mundur.

Dia mengatakan untuk masyarakat bisa membujuk menteri yang siap mundur segera mengeksekusi rencananya. Alasan mereka juga tak salah karena Presiden Jokowi telah berpihak pada Pilpres 2024 kepada salah satu calon saja.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat," tegas Faisal.

Beberapa menteri yang ingin mundur merupakan seorang teknokrat. Dia mengatakan mereka memiliki nilai etik dan moral yang kuat.

"Nah teknokrat itu memiliki standar nilai etika tidak tertulis, jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan dia bilang sorry enggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silahkan saya mundur," tuturnya.

"Karena ekonom nonekonom juga teknik segala macam ya Ada standar nilai, standar keilmuan, menurut saya standar keilmuan itu, standar itu sudah dilewati, jadi sudah melampaui batas," tegas Faisal.

Standar yang mengganggu itu adalah banyaknya intervensi dalam tugas dan fungsi mereka pada kepentingan politik. Apalagi yang terkait penggunaan anggaran negara.

"Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia gitu 2024 lebih intens, bagikan apalah gitu ya, 'wah itu anggarannya belum ada di APBN pak', 'tapi uangnya ada?' diusahakan pak,' 'laksanakan'. Itu kan kalau dilakukan crime karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, enggak bisa di jumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini," kata Faisal menirukan percakapannya dengan seorang yang ia sebut menteri selain Sri Mulyani dan Basuki.

Dibantah Pemerintah

Dalam konferensi Pers yang digelar Jumat (19/1/2024), Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga memberikan jawaban yang sama. Bahkan dia mengaku telah menghubungi seluruh nama yang diisukan siap resign dari kabinet.

Salah satu yang dihubungi adalah Retno, yang menurut penuturan Budi tengah mempersiapkan diri debat di Dewan Keamanan PBB terkait isu Gaza.

"Termasuk saya sudah berkomunikasi dengan Bu Retno Menlu, misalnya, yang sudah diisukan mau mundur. Beliau ini sedang mempersiapkan diri untuk debat di Dewan Keamanan PBB tentang Gaza dalam waktu ke depan," ungkapnya.

Sementara Mahfud mengaku tak tahu soal isu tersebut. "Saya enggak tahu. Enggak pernah bicara begitu dengan ibu Sri Mulyani," ucapnya.

Kata Jokowi

Meski tidak menyanggah secara langsung, namun Jokowi menyebut para menterinya masih bekerja hingga kini. Hal itu seakan Jokowi ingin menyampaikan bahwa kabinet kerjanya masih terus berjalan.

"Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal, tiap hari, dengan semua menteri, dengan semua atau sebagian menteri," kata Jokowi setelah menghadiri harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno, dikutip Detik.com Sabtu (20/1/2024).

Ketika ditanya isu mundurnya banyak menteri hoax atau tidak, Jokowi justru mempertanyakan pihak yang menyebut bahwa para kabinet kerjanya bakal mundur.

"Ya kabarnya dari siapa, kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi siang malam, rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya, setiap jam, setiap dua jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga, nggak ada masalah," ucapnya.

[-]

-

Pemerintah Beri Bantuan Beras Rp 10,7 T Hingga BLT Rp 7,52 T
(mkh/mkh)