Hal ini karena topik debat keempat yang notabene debat cawapres terakhir adalah terkait Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, mengatakan bahwa debat keempat cawapres yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Januari 2024 mendatang, adalah debat pamungkas bagi para generasi muda untuk menetapkan pilihan pada saat Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Menurut hemat saya, ini adalah debat pamungkas bagi generasi muda untuk menetapkan hati dan pikiran di dalam memilih paslon terbaik..Hal ini karena topik debat keempat yang notabene debat cawapres terakhir adalah terkait Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa. Enam tema ini substansial dan relevan bagi generasi muda Indonesia sekarang,” ujar Putu di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Putu mengatakan bahwa generasi muda Indonesia sangat melek terhadap isu-isu tersebut.

Sebut Cak Imin Sudah Siap Debat, Anies Baswedan: Tidak Perlu Dimentori

“Generasi Z dan Milenial Indonesia sangat melek dan punya _concern_ terkait dengan tema debat keempat ini. Hasil Angket Persepsi Anak Muda periode bulan Oktober 2023 oleh The Indonesian Institute mendapatkan bahwa 40,9% responden anak muda memilih untuk mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan melindungi masyarakat adat,” jelasnya.

“Ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat adat, pembangunan ekonomi tanpa berasaskan lingkungan dan keberlanjutan, pendidihan global yang terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil adalah sekian faktor yang mendorong persepsi anak muda ini,” tambah Putu.

Putu mengatakan pentingnya debat cawapres keempat ini agar tidak menjadi ajang adu kepintaran, tetapi ajang adu gagasan dalam menanggulangi permasalahan terkait isu tersebut.

“Debat keempat ini harus menjadi bagian dari para cawapres untuk memberikan opsi terbaik dari opsi terburuk yang ada," kata Putu.

"Para cawapres harus dapat menjelaskan bagaimana upaya agar pengembangan perdagangan karbon dan pajak karbon ke depannya bukan menjadi kebijakan yang malah meningkatkan greenwashing," pungkasnya.