Dialog Komunikasi Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan, di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Jumat (19/1/2024). (Foto: Pemprov Sulsel)

Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih prestasi sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) secara nasional. Dengan produksi gabah kering giling mencapai 5,3 juta ton dan surplus hampir 2 juta ton beras, Sulsel memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk tiga besar terbaik secara nasional. Sulsel berkontribusi cukup besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

Produksi gabah kering giling Sulsel di angka 5,3 juta ton dan jika dikonversi menjadi beras sekitar 3 juta ton. Sementara, kebutuhan masyarakat Sulsel hanya sekitar 1 juta ton lebih atau surplus hampir 2 juta ton.

Hal tersebut dipaparkan Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, saat menjadi narasumber dalam Dialog Komunikasi Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan, di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Jumat (19/1/2024).

Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Minta Bapenda dan BKAD Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Dalam dialog tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sulsel ini memaparkan strategi dan tantangan ketahanan pangan melalui tema paparan Kebijakan dan Program Strategis Ketahanan Pangan Sulsel.

Di hadapan BULD DPD RI, Arsjad menyampaikan kondisi pangan di Sulsel secara ketersediaan, kebutuhan, dan neraca pangan di Sulsel dalam kapasitas Sulsel sebagai tiga besar terbaik indeks ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulillah ketahanan pangan kita di Sulsel ini insyaallah selalu terdepan. Karena, Sulsel ini alhamdulillah menjadi salah satu lumbung pangan yang memberi kontribusi yang cukup besar," ucapnya.

Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Minta Bapenda dan BKAD Berinovasi Tingkatkan Pendapatan

Dalam materinya, Arsjad mengaku ada beberapa poin yang menjadi tantangan, seperti faktor krisis pangan dunia, laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari laju pertumbuhan pangan, adanya perubahan iklim dan bencana alam, konversi lahan pertanian ke non-pertanian, hingga adanya konflik negara.

Arsyad juga menyebut faktor lainnya, yakni masih tingginya food lose dan food waste, lambatnya regenerasi petani, ketergantungan impor pangan, dan lambatnya inovasi dan desiminasi teknologi.

"Kemarin ini kita sama-sama tahu bahwa (badai) El Nino berdampak sekali termasuk kita daerah-daerah sentra (pangan), kekeringan yang cukup panjang ini produksi kita turun sekitar 4 juta ton beras dan sekitar 2 juta ton gabah kering giling. Ini mungkin beberapa hal yang menjadi tantangan yang perlu kita antisipasi juga kedepan," ujatnya..

Baca Juga : Apresiasi SPBE Pemprov, Guru Besar Unhas: Ini Trust Bagi Investor di Sulsel

Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N Liow, menjelaskan keberhasilan Sulsel dalam program ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan sebagai provinsi tiga besar ketahanan pangan terbaik menjadi alasan BULD untuk melakukan diskusi terkait Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

Dalam kegiatan tersebut, Stefanus bersama rombongan berdialog dengan Pj Sekda Sulsel yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sulsel, pakar pertanian Unhas, dan pakar hukum Unhas untuk menggali data, informasi dan tindak lanjut tugas BULD.

"Indeks tiga besar ketahanan pangan Sulsel menjadi motivasi bagi provinsi lain. Itu yang menjadi salah satu tujuan kami DPD melakukan dialog menggali data, informasi dan tindak lanjut tugas BULD sebagai alat kelengkapan DPD RI melakukan pemantauan evaluasi Raperda dan dan perda terkait ketahanan pangan," katanya.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Bentuk Tim Kesiapsiagaan Kesehatan Pemilu Antisipasi Kelelahan dan Kondisi Gawat

Stefanus mengatakan, dari dialog tersebut pihaknya menemukan banyak data dan informasi termasuk bagaimana perlu perbaikan-perbaikan tentang regulasi, baik pusat maupun daerah terkait ketahanan pangan dan mendorong Sulsel untuk memperbaiki Perda tentang Ketahanan Pangan.

"Kami juga mendorong pemda untuk memperhatikan juga tata ruang yang berkaitan dengan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan," tuturnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam pertemuan ini, yakni pakar pertanian Unhas, Prof Dr. Ir. Ambo Ala, dan pakar hukum Unhas, Dr. Kadaruddin.