Jakarta, Gatra.com - Staf Khusus Wakil Presiden RI, Gatot Prio Utomo menilai, Pemilu di Indonesia memiliki tantangan yang tak mudah. Mungkin bisa dikatakan ini sebagai Pemilu terbesar dan terumit di dunia.

Menurutnya, indikasi Pemilu Indonesia sebagai yang terbesar dan terumit itu bisa dilihat dari beberapa dimensi, baik waktu, jumlah pemilih, dan sebaran pemilih yang luas

"Dalam satu waktu secara serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRD baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota," kata Gatot, melalui keterangannya, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Pemilu ini diikuti dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Serta, sebaran pemilih di area negara kepulauan yang sangat luas dengan demografi yang sangat beragam, baik dari sisi suku, budaya, tingkat Pendidikan, dan juga kondisi ekonominya.

"Kompleksitas situasi ini jika tidak dipahami dan ditangani secara bijak, maka berpotensi memunculkan risiko pada kohesivitas kebangsaan kita," ujar Gatot.

Oleh karena itu, menurutnya, kualitas Pemilu 2024 harus ditingkatkan, sehingga triliunan anggaran Pemilu mampu menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat, berlegitimasi kuat, dan inklusif di semua tingkatan.

"Supaya menghasilkan kepemimpinan bermartabat, maka Pemilunya harus bermartabat. Dan agar Pemilu bermartabat, maka prinsip-prinsip fairness harus menjadi pegangan dari seluruh pemangku kepentingan," kata Alumnus Universitas Indonesia ini.

Ia berpendapat, salah satu hal yang dapat mencederai prinsip fairness tersebut adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak komponen bangsa yang terlibat dalam tim-tim pemenangan, termasuk para pejabat negara yang menjadi tim sukses paslon.

"Masyarakat seringkali sulit membedakan tindakan pejabat negara, apakah dalam kapasitas sebagai pengemban amanah jabatan atau sebagai timses paslon, sehingga tidak heran jika kemudian muncul banyak kecurigaan atau persepsi mengenai netralitas," katanya.

Meski demikian, Ia percaya penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu akan menjadi pihak yang netral, menjunjung tinggi etika, dan mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.

"Saya berkeyakinan bahwa kedua badan penyelenggara Pemilu tersebut akan selalu menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan netralitas seperti yang ditunjukkan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Hanya dengan etika, profesionalisme, dan netralitas, maka KPU dan Bawaslu akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah Pemilu 2024 yang terbesar dan terumit di dunia ini," jelasnya.

Tak lupa, sambung Gatot, komitmen TNI dan Polri dalam sejarah Pemilu sudah teruji. Komitmen dan kesetiaan TNI dan Polri kepada NKRI jauh diatas kepentingan pribadi dan golongan.

"Saya memiliki keyakinan dan harapan besar bahwa TNI dan Polri dapat dipercaya netralitasnya menjadi garda demokrasi, serta memajukan peradaban Indonesia dengan mengawal Pemilu 2024 secara bermartabat," terangnya.

Terkait dengan potensi polarisasi dan konflik pasca Pemilu, Prio menyarankan kepada KPU dan Bawaslu agar memetakan seluruh risiko yang dapat terjadi dan merumuskan rencana mitigasinya secara efektif. Hal ini agar menjadi daya antisipatif yang cukup jika risiko itu benar-benar terjadi.

"Untuk ini, perlu pelibatan segenap komponen masyarakat, termasuk media dalam proses mitigasi ini, sehingga rumusan mitigasi tersebut dapat dijalankan di lapangan," pungkasnya.

Fakta bahwa Pemilu Indonesia sebagai yang terbesar dan terumit di dunia juga dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari.

"Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya Pemilu lebih besar, tetapi Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai Pemilu yang paling rumit di dunia," kata Hasyim, saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.

"Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS, agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta Pemilu dalam berkompetisi," ujar Hasyim.

21